"Kerja sama ini awal yang baik. Yang diperlukan saat ini adalah langkah konkrit dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen, " kata Tito.
Dia menuturkan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pengawasan, Polri sepakat untuk memberikan dukungan berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi. Dalam kaitannya dengan kegiatan penegakan hukum, Polri sepakat mengedepankan Kemendag. Di sisi lain, Kemendag sepakat memberikan dukungan keterangan ahli, maupun pertukaran data dan informasi yang diperlukan Polri dalam penegakan hukum. Selain itu, proses penegakan hukum dilaksanakan melalui koordinasi dan pengawasan (Korwas) oleh Penyidik Polri terhadap PPNS pada Kementerian Perdagangan.
Tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani, lanjut Tito, selain menyusun rencana kerja di tingkat pusat oleh unit Eselon I Kementerian Perdagangan dan Polri, kerja sama juga dilakukan di tingkat daerah. Di tingkat Provinsi, dilaksanakan antara Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan di tingkat kabupaten/kota dilakukan antara Bupati/Walikota dan Kepala Kepolisian Resor/Kota/Kota Besar/Metro.
“Nanti ada penjelasan lebih detil antara Dirjen dan Satker (Satuan Kerja) terkait, misalnya Dirjen dengan Kabareskrim atau kepala badan intelijen. Setelah selesai, baru kita adakan video conference, sehingga nanti ketika di luar tidak beda pendapat,” kata Tito.
Perdangan sektor penting ekonomi
Tito melanjutkan, perdagangan menjadi salah satu sektor penting dalam perdagangan ekonomi. Negara-negara menjadikan ekonomi sebagai kunci penting, sehingga kompetisi antar negara bukan lagi bicara senjata melainkan ekonomi. Tahun 2030, Indonesia ditargetkan menduduki peringkat ke-5 dalam pertumbuhan ekonomi dengan syarat, adanya stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.
Menurut Tito, sektor keamanan dan politik juga membuat ekonomi stabil, begitu pula sebaliknya. Prinsip tersebut juga berlaku di seluruh dunia. “Ekonomi yang utama adalah perdagangan, memang satu sistem dengan yang lain, tapi jadi kunci. Perdagangan dalam negeri dan Perdagangan luar negeri harus baik di tengah ekonomi global. Ada fenomena baru, perdagangan online yang berpengaruh pada perdagangan fisik yang nyata,” kata Tito.
Polri mendukung iklim perdagangan yang baik. Sehingga ke depan Polri tidak lagi berkutat pada masalah konvensional, seperti pencurian atau perampokan melainkan peduli terhadap sektor lain. Maksud Tito, hal tersebut bukan berarti upaya Polri mengintervensi ekonomi melainkan membantu sesuai kewenangan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Misalnya, perkembangan perdagangan online, komoditi berjangka, bursa efek menjadi tantangan baru bagi Polri.