Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028. Pelantikan ini dilakukan setelah masa jabatan komisioner sebelumnya berakhir, yang sebelumnya sempat mengalami satu kali perpanjangan.
Agenda ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
LMKN sendiri memiliki peran strategis untuk menarik, menghimpun, dan menyalurkan royalti atas penggunaan lagu maupun musik.
Baca Juga:
- Program DJKI Keluarkan Indonesia dari Daftar Pantau Prioritas Pelanggaran KI
- Tiga Masalah Utama HKI Sebagai Jaminan Utang
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menegaskan pelantikan ini menjadi momentum penting memperkuat perlindungan hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait. Ia menekankan LMKN harus beroperasi dengan tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
“Setiap rupiah yang ditarik dan didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sistem harus terbuka, adil, dan berpihak pada pemilik hak. Era digital tidak memberi ruang bagi ketertutupan,” ujar Razilu saat pelantikan di Kantor DJKI, Jakarta, Jumat (8/8).
Adapun Komisioner LMKN periode 2025–2028 berjumlah sepuluh orang, terbagi ke dalam dua kategori. Komisioner LMKN Pencipta terdiri dari Andi Muhanan Tambolututu, M. Noor Korompot, Dedy Kurniadi, Makki Omar, dan Aji M. Mirza Ferdinand.
















