Selain itu, jaringan TBI disebut telah membantu menghubungkan proyek tersebut dengan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah organisasi yang dituding terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan yang demiliterisasi. Konvoi GFH bahkan dikaitkan dengan insiden kematian lebih dari 700 warga Palestina, banyak diantaranya terjadi saat mereka putus asa mencari makanan.
Ironisnya di tengah kontroversi ini, TBI justru memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan publik Indonesia. Zulfikar mengatakan lembaga ini telah memiliki kantor permanen di Jakarta dan saat ini memberi nasihat strategis kepada beberapa kementerian penting. Termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
TBI juga memainkan peran sentral dalam pengembangan INA Digital, program transformasi digital pemerintah nasional. Mereka turut menyusun strategi di bidang kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI), keamanan siber, identitas digital, serta integrasi layanan publik. Dalam aspek yang lebih sensitif, TBI pun turut membentuk kebijakan terkait pengawasan biometrik, kesiapsiagaan pandemi, dan tata kelola data.
Keterlibatan Executive Chairman TBI, Tony Blair bahkan lebih luas. Zulfikar menjelaskan Blair duduk dalam komite pengarah proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang ambisius. Bahkan tercatat menjadi anggota dewan pengawas Danantara, dana kekayaan negara baru Indonesia yang bertujuan mendorong investasi besar-besaran.
“Peran-peran ini memberikan akses luar biasa kepada Blair dan Institute-nya terhadap prioritas strategis jangka panjang Indonesia. Akses tersebut kini membawa implikasi etis dan politis yang serius,” katanya.
Zulfikar menyoroti pertanyaan lebih besar mengenai etika kemitraan internasional. Bagi banyak kalangan, hubungan Indonesia dan TBI dinilai menciptakan kontradiksi antara nilai moral yang selama ini dijunjung tinggi dengan praktik kebijakan luar negeri yang sedang dijalankan.
“Melanjutkan kemitraan seperti ini mengirimkan pesan yang jelas dan mengkhawatirkan bahwa Indonesia bersedia menutup mata terhadap keterlibatan dalam pembersihan etnis demi keahlian teknis atau citra investasi,” terangnya.
