Rencana kenaikan pajak di sejumlah daerah mendapat protes dan penolakan dari masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Masyarakat Pati menolak rencana Bupati Sudewo menaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sampai 250 persen. Alhasil, aliansi masyarakat Pati menggelar demonstrasi besar Rabu (13/08/2025) dengan tuntutan tak sekedar menolak kenaikan pajak, tapi juga memintanya lengser dari jabatannya sebagai Bupati.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan terkait pendapat asli daerah (PAD), pemerintah daerah (Pemda) diimbau untuk mengutamakan pemasukan dari sektor pajak retribusi, hibah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemda harus kreatif dalam mencari pemasukan untuk PAD, tapi tidak boleh membebani masyarakat. Misalnya, memberikan kemudahan berusaha bidang perizinan melalui mal pelayanan publik.
“PAD harus kreatif tapi jangan memberatkan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/082025) lalu.
Baca juga:
- Begini Tata Cara Pemakzulan Kepala Daerah di Balik Kasus Bupati Pati
- Forum Pajak Berkeadilan Usulkan 5 Strategi Reformasi Perluasan Basis Pajak
Tito menyebut banyak daerah sukses berkreasi dan mendapatkan PAD tinggi. Seperti di Bali, memberikan kemudahan perizinan sektor pariwisata dan Yogyakarta memudahkan izin untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ada daerah yang menggulirkan insentif untuk pajak kendaraan bermotor, dan memperbaiki pengelolaan parkir. Pelaku usaha jangan dipersulit, misalnya untuk membuka restoran, dan penarikan usaha dilakukan jika usaha sudah berjalan dan memberi keuntungan.
Menurut Tito kenaikan PBB-P2 sudah diatur UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Beleid itu mengatur pemerintah daerah mendapat pajak dari retribusi daerah. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang memandatkan daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Aturan mengenai tarif, termasuk Nilai Jual objek Pajak (NJOP) dan PBB-P2 melalui Perda yang dibentuk pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Besaran NJOP disesuaikan setiap 3 tahun sekali dan ada klausul mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan partisipasi masyarakat.
















