Berdasarkan penetapan pemenang pada 28 Desember 2018, Gramedia akan mencetak surat suara untuk lima provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Penetapan pemenang ini diumumkan setelah KPU melakukan seleksi berdasarkan administrasi, penawaran harga terendah, spesifikasi teknis dan kapasitas produksi masing-masing perusahaan berdasarkan data pengadaan. Total surat suara yang akan dicetak Gramedia adalah 292 019.984 lembar. Gramedia memiliki Sembilan lokasi percetakan yang bertanggung jawab mencetak surat suara dengan volume terbanyak.
Selain Gramedia, ada PT Temprina Media Grafika yang beralamat di Gresik Jawa Timur. Temprina memiliki 11 lokasi pencetakan dengan volume 255.019.544 lembar. Perusahaan lain, PT Balai Pustaka, yang berlaamat di Jakarta, memiliki empat lokasi percetakan dengan total volume 139.894.529.
Di Jawa Timur ada PT Puri Panca Pujibangun dengan 6 lokasi percetakan dengan total volume 107.714.950. Di Makassar ada PT Adi Perkasa Makassar dengan volume 77.054.270 lembar serta PT Aksara Grafika Pratama yang memiliki empat lokasi percetakan dengan total volume 68.176.374 lembar. Total seluruh surat suara yang akan dicetak oleh ke enam konsorsium tersebut adalah 939.879.651.
Pramono Ubaid menyebutkan, total biaya yang dihabiskan untuk mencetak seluruh surat suara tersebut adalah Rp603.342.100.900. Dalam pengadaan surat suara kali ini, menurut Pramono KPU berhasil melakukan penghematan sebanyak Rp269.349.301.525 atau 30.86% jika dihitung dari Harga Perkiraan Satuan (HPS, Rp872.691.402.425). “Jika dihitung dari pagu anggaran (Rp894.720.293.000) maka efisiensinya sebesar Rp291.378.192.100 atau 32.57%,” ujarnya.
Waktu yang dibutuhkan untuk produksi dan distribusi surat suara ini diperkirakan akan memakan sekitar 60 hari dengan prioritas pengiriman ke daerah-daerah dengan tantangan geografis yang berat. KPU menargetkan pada pertengahan Maret 2019 seluruh surat suara telah dikirim ke seluruh Kabupaten/Kota. Dengan demikian, masih cukup waktu untuk melakukan penyortiran, penghitungan, pengepakan, dan pengiriman secara berjenjang dari KPU Kabubaten/Kota ke kecamatan, desa/kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Informasi yang tidak kalah penting terkait surat suara adalah mengenai warna surat suara. Ilham Saputra kepada wartawan menyebutkan apa saja warna surat suara yang akan ditemukan oleh pemilih pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berwarna abu-abu. Sementara yang akan digunakan untuk pemilihan anggota DPR RI berwarna kuning, DPD berwarna merah, DPRD Provinsi berwarna biru, dan DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau. Perbedaan warna tersebut untuk menghindarkan pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. “Supaya tidak ada kesalahan karena ketergesa-gesaan oleh pemiliuh yang datang,” ujar Ilham.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Fritz Edward Siregar yang juga hadir dalam kunjungan ke tempat percetakan surat suara menyebutkan bahwa kehadiran Bawaslu untuk memastikan segala proses yang dilaksanakan berjalan sesuai standar sehingga harapannya dikemudian hari tidak terjadi sengketa yang diakibatkan oleh surat suara. “Kemudia kita awasi semua (mekanismenya) seperti tadi rekan-rekan pas keluarkan diperiksa. Ini demi pengamanan agar tidak ada satu pun surat yang keluar. Kemudian juga melihat bagaimana kalau lebih, nanti dimusnahkan. Ini kan ada prosedurnya,” tutup Fritz.
