Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan pengamanan berlapis proses pencetakan surat suara yang akan digunakan untuk pemilu serentak 2019. Proses pengamanan ketat juga diterapkan perusahaan pemenang tender di lokasi percetakan. Pengamanan pencetakan surat suara penting agar isu surat suara tercoblos tidak terulang lagi.
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan ada dua jenis pengamanan yang diterapkan dalam proses pencetakan surat suara. Pertama, pengamanan yang berkaitan dengan material kertas surat suara. Kerusakan pada surat suara bisa menyebabkan surat suara dinyatakan tidak sah, atau sejak awal tidak dapat digunakan. KPU menggunakan mikroteks untuk mendeteksi pengamanan surat suara. Pengamanan kedua berkaitan dengan aspek prosedur. Surat suara diperiksa secara berlapis oleh tenaga ahli, lalu disortir di KPU, diawasi Bawaslu, dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian.
Untuk memastikan standar pengamanan dijalankan, KPU melakukan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat percetakan surat suara, Minggu ((20/1). Kunjungan ini sekaligus menandai dimulainya proses percetakan perdana logistik surat suara. Pada hari yang sama, KPU mengunjungi enam konsorsium pemenang tender percetakan surat suara di empat kota berbeda: Jakarta, Gresik, Surabaya, dan Makassar.
Melalui kunjungan ini, KPU ingin menegaskan kepada publik bahwa proses percetakan surat suara yang merupakan “jantung Pemilu” ditangani secara profesional. Apalagi KPU sempat direpotkan isu beberapa container surat suara yang sudah tercoblos. Komisioner KPU Pusat, Ilham Saputra mengatakan pencetakan surat suara dilakukan di Indonesia, bukan di luar negeri. “Kami ingin beritahu ini adalah perdana cetak surat suara dan ini ada di Indonesia bukan di China. Ini penting kita tegaskan,” ujar Ilham.
KPU nampaknya tidak ingin kecolongan lagi terkait surat suara. Mengingat hal ini sangatlah serius dan bisa berdampak kepada kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. KPU juga memastikan langkah pengamanan proses percetakan surat suara. “Agar nanti surat yang dihasilkan bukan dicurigai bukan tercoblos atau tercoret tinta,” ujar Ilham.
Sesuai informasi yang diperoleh KPU dari lapangan, konsorsium pemenang tender juga menerapkan standar khusus terkait pengamnan. Misalnya, standar pengamanan percetakan surat suara yang digunakan PT Gramedia sebagai salah satu konsorsium pemenang tender. Gramedia menerapkan prinsip sterilisasi dimana area produksi hanya khusus digunakan untuk mencetak surat suara.
(Baca juga: Resahkan Masyarakat, Isu Surat Suara Tercetak Harus Ditangani Aparat Penegak Hukum).
Penjagaan terhadap proses percetakan dan area produksi dilakukan penuh sepanjang 24 jam. Bukan saja oleh petugas keamanan internal, tetapi juga kerjasama dengan kepolisian. KPU juga mengawasi proses pengamanan ini. Saat memasuki area produksi, segala bentuk alat perekam tidak diperbolehkan untuk dibawa serta. Sementara untuk tenaga kerja yang digunakan oleh PT Gramedia sepanjang proses produksi adalah tenaga kerja yang hanya ditunjuk untuk mengerjakan proses produksi. Kepada mereka diberikan akses ke area produksi yang mana akses tersebut tidak dimiliki oleh tenaga kerja lainnya. “Bagi pihak ekstemal yang akan masuk ke area produksi juga harus seizin KPU dan dibuktikan dengan surat dinas dari KPU RI,” demikian bunyi keterangan tertulias Gramedia sebagaimana diterima hukumonline.
Berdasarkan penetapan pemenang pada 28 Desember 2018, Gramedia akan mencetak surat suara untuk lima provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Penetapan pemenang ini diumumkan setelah KPU melakukan seleksi berdasarkan administrasi, penawaran harga terendah, spesifikasi teknis dan kapasitas produksi masing-masing perusahaan berdasarkan data pengadaan. Total surat suara yang akan dicetak Gramedia adalah 292 019.984 lembar. Gramedia memiliki Sembilan lokasi percetakan yang bertanggung jawab mencetak surat suara dengan volume terbanyak.
Selain Gramedia, ada PT Temprina Media Grafika yang beralamat di Gresik Jawa Timur. Temprina memiliki 11 lokasi pencetakan dengan volume 255.019.544 lembar. Perusahaan lain, PT Balai Pustaka, yang berlaamat di Jakarta, memiliki empat lokasi percetakan dengan total volume 139.894.529.
Di Jawa Timur ada PT Puri Panca Pujibangun dengan 6 lokasi percetakan dengan total volume 107.714.950. Di Makassar ada PT Adi Perkasa Makassar dengan volume 77.054.270 lembar serta PT Aksara Grafika Pratama yang memiliki empat lokasi percetakan dengan total volume 68.176.374 lembar. Total seluruh surat suara yang akan dicetak oleh ke enam konsorsium tersebut adalah 939.879.651.
Pramono Ubaid menyebutkan, total biaya yang dihabiskan untuk mencetak seluruh surat suara tersebut adalah Rp603.342.100.900. Dalam pengadaan surat suara kali ini, menurut Pramono KPU berhasil melakukan penghematan sebanyak Rp269.349.301.525 atau 30.86% jika dihitung dari Harga Perkiraan Satuan (HPS, Rp872.691.402.425). “Jika dihitung dari pagu anggaran (Rp894.720.293.000) maka efisiensinya sebesar Rp291.378.192.100 atau 32.57%,” ujarnya.
Waktu yang dibutuhkan untuk produksi dan distribusi surat suara ini diperkirakan akan memakan sekitar 60 hari dengan prioritas pengiriman ke daerah-daerah dengan tantangan geografis yang berat. KPU menargetkan pada pertengahan Maret 2019 seluruh surat suara telah dikirim ke seluruh Kabupaten/Kota. Dengan demikian, masih cukup waktu untuk melakukan penyortiran, penghitungan, pengepakan, dan pengiriman secara berjenjang dari KPU Kabubaten/Kota ke kecamatan, desa/kelurahan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Informasi yang tidak kalah penting terkait surat suara adalah mengenai warna surat suara. Ilham Saputra kepada wartawan menyebutkan apa saja warna surat suara yang akan ditemukan oleh pemilih pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berwarna abu-abu. Sementara yang akan digunakan untuk pemilihan anggota DPR RI berwarna kuning, DPD berwarna merah, DPRD Provinsi berwarna biru, dan DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau. Perbedaan warna tersebut untuk menghindarkan pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. “Supaya tidak ada kesalahan karena ketergesa-gesaan oleh pemiliuh yang datang,” ujar Ilham.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Fritz Edward Siregar yang juga hadir dalam kunjungan ke tempat percetakan surat suara menyebutkan bahwa kehadiran Bawaslu untuk memastikan segala proses yang dilaksanakan berjalan sesuai standar sehingga harapannya dikemudian hari tidak terjadi sengketa yang diakibatkan oleh surat suara. “Kemudia kita awasi semua (mekanismenya) seperti tadi rekan-rekan pas keluarkan diperiksa. Ini demi pengamanan agar tidak ada satu pun surat yang keluar. Kemudian juga melihat bagaimana kalau lebih, nanti dimusnahkan. Ini kan ada prosedurnya,” tutup Fritz.
