Dia menerangkan aturan promosi dan mutasi hakim ini didasarkan pada SK KMA No. 48/KMA/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan. Tujuannya untuk menata ulang birokrasi; memperbarui berbagai kebijakan manajemen pemerintahan; menyesuaikan tugas fungsi seluruh intansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan kualitas pelayanan publik; kapasitas; dan akuntabilitas kinerja.
Hal ini sebagai salah satu upaya mendasar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi menetapkan kebijakan untuk mendorong percepatan peningkatan kiberja, kualitas Hakim yang profesional, berkompetens, dan berintegritas melalui mekanisme promosi dan mutasi hakim.
Menurutnya, promosi dan mutasi diterapkan sebagai sistem penghargan bagi hakim yang berprestasi dan berintegritas dengan beberapa mempertimbangkan. Pertama, pengalaman tugas sesuai masa keja hakim dan riwayat penempatan. Kedua, kualifikasi yang dimiliki seperti sertifikat dan peringkat pelatihan yang dimiliki, data prestasi, peran serta dalam pelaksanaan akreditasi. Ketiga, data pelanggaran, seperti kode etik dan perilaku hakim, disiplin, kesalahan teknis mendasar dalam penanganan perkara, hingga terlibat tindak pidana.
Untuk mutasi sendiri, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan setiap pengadilan atau organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara formasi hakim dan beban kerja (jumlah dan jenis perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan adanya pengadilan khusus pada pengadilan-pengadila tertentu).
“Mutasi hakim bisa juga jika terdapat hakim yang tadinya menjadi pimpinan pengadilan berubah menjadi hakim biasa karena alasan sakit, sehingga ia dipindahkan ke lokasi pengadilan yang sesuai dengan daerah asal tempat tinggal hakim yang bersangkutan,” terangnya.
Satu hal penting, kata Abdullah, seorang hakim yang promosi dan mutasi wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya (LHKPN). “Melaporkan LHKPN wajib bagi hakim. Jika hakim tersebut tidak menyerahkan sampai kapanpun akan ditagih terus. Jika tidak menyerahkan juga akan diberikan sanksi peringatan kepada hakim tersebut,” katanya.
