Hukum yang bisa ditawar bukan hanya membunuh keadilan, tetapi juga mematikan kepercayaan pasar. Indonesia sedang bermain di tepi jurang itu. Ketika hukum menjadi alat politik, investor pergi, lapangan kerja hilang, dan rakyat menanggung beban biaya hidup yang kian berat. Reformasi hukum bukan sekadar isu moral, tetapi juga kebutuhan ekonomi untuk menjaga Indonesia tetap kompetitif di panggung global.
Dari Keadilan ke Krisis Kepercayaan
Pemberian abolisi dalam kasus hukum kontroversial, seperti yang kerap terjadi pada pejabat tinggi, bukan sekadar akhir dari sebuah perkara. Ia mencerminkan rapuhnya sistem hukum yang gagal menjaga independensi dan prinsip keadilan.
Ketidakpastian hukum ini bukan hanya masalah ruang sidang, tetapi ancaman struktural yang mengguncang iklim investasi. Ketika hukum mudah diintervensi politik, kepercayaan publik dan investor runtuh, mendorong arus modal keluar dan melemahkan ekonomi.
“Ketika hukum bisa ditawar, pasar ikut membayar harganya.”
Masalahnya bukan hanya pada pemberian abolisi, tetapi pada proses hukum yang gegabah. Penetapan tersangka tanpa bukti kuat, diikuti pembatalan melalui abolisi, menunjukkan lemahnya due process of law dan dominasi kalkulasi politik. Publik melihat hukum sebagai alat tawar-menawar kekuasaan.
Pengamat mencatat, intervensi politik dalam penegakan hukum merusak kepercayaan investor. Lembaga pemeringkat kredit S&P Global memperingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat memicu arus modal keluar di negara berkembang, termasuk Indonesia (S&P Global, 2024).
Harga Ketidakpastian
Ketidakpastian hukum berdampak nyata. Investasi asing langsung (FDI) Indonesia pada kuartal kedua 2025 turun 6,95 persen dari tahun sebelumnya, menjadi hanya 202,2 triliun rupiah, penurunan terbesar sejak 2020 (Reuters, 29 Juli 2025). Pada kuartal pertama 2025, defisit neraca modal mencapai 327 juta dolar AS, dengan arus keluar modal asing sebesar 10,33 triliun rupiah pada Februari 2025 (Trading Economics, 2025; Infobanknews, 2025). Hingga Juli 2025, arus keluar modal mencapai 59,59 triliun rupiah, menandakan tekanan besar pada pasar (IDNFinancials, 24 Juli 2025).
Pelemahan rupiah juga terkait risiko politik, sebagaimana dicatat laporan ekonomi (IMF, 2023). Lembaga pemeringkat seperti S&P Global memperingatkan potensi penurunan outlook kredit Indonesia menjadi negatif jika ketidakpastian berlanjut (S&P Global, 2024). Ini bukan hanya angka, tetapi sinyal bahwa investor ragu pada stabilitas hukum Indonesia.
