Beberapa waktu lalu, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understansing (MoU) antara PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) dengan Proton Malaysia. Kerja sama tersebut dilakukan untuk mengembangkan mobil nasional Indonesia.
Namun, kerjasama yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menuai kritik. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR Dody Reza Alex Noerdin. Ia mempertanyakan, kerja sama yang dikatakan sebagai business to business hanya untuk pengembangan mobil nasional semata.
Menurutnya, jika hanya untuk pengembangan mobil nasional, kenapa kerja sama tidak dilakukan antar perusahaan dalam negeri. Dody mengatakan, jika kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan proyek mobil nasional, kenapa tidak menggunakan perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
“Kalau mau jadikan mobil nasional, penting local contentnya dinaikkan,” kata Dody dalam diskusi di Komplek Parlemen di Jakarta, Kamis (12/2).
Dody menilai, meski kehadiran Jokowi dalam sebuah kerja sama wajar, namun dengan suasana yang masih tegang antara Indonesia dan Malaysia menjadi persoalan tersendiri. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu perusahaan asal Malaysia membuat iklan yang intinya meremehkan warga negara Indonesia.
Ia berharap, kerja sama ini tak memiliki unsur yang dapat merugikan Indonesia. Misalnya, kerja sama sengaja dilakukan hanya untuk memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan otomotif asal Malaysia tersebut. “Jangan sampai bisnis ini berlangsung ada perlakuan (kebijakan, red) khusus pemerintah pada proton dan PT ACL,” kata politisi Partai Golkar ini.
Hal sama diutarakan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Ia menilai kerja sama dengan Proton untuk mengembangkan mobil nasional membuat kecewa masyarakat Indonesia. Padahal, sebelum terpilih menjadi Presiden, Jokowi mendukung keberadaan mobil Esemka yang buatan anak negeri.
“Bagaimana dengan Esemka yang sudah digadang-gadang. Anak didik kita membuat pesawat saja mampu, apalagi kalau sekedar buat mobil,” kata politisi dari PAN ini.
Menurutnya, pengembangan mobil nasional tergantung dari political will pemerintah. Jika pemerintah serius ingin mengembangkan perusahaan dalam negeri, maka bukan tidak mungkin mobil nasional dapat dikenal masyarakat luas. Ia heran, pengembangan mobil nasional yang telah disepakati dalam MoU tersebut dibalut dalam kerja sama antar business to business.
“Apakah ini dorongan pihak tertentu atau terlalu mudah melupakan Esemka itu,” ujar Taufik.
Pengamat Ekonomi Ichsanudin Noorsy mengatakan, pasar mobil di dalam negeri sudah dikuasai oleh Jepang, bahkan mencapai angka 95 persen. Menurutnya, jika kerja sama dengan Proton ini memang bertujuan untuk mengembangkan mobil nasional, hal tersebut menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.
Selama ini, Jepang enggan mentransfer pengetahuan dan teknologi mereka ke Indonesia, sehingga pasar terhadap produk-produk otomotif dari Jepang terus terjadi. “Adakah Jepang menyerahkan pangsa pasar ini. Jepang tidak pernah mau mentransfer teknologi, no free lunch,” pungkasnya.
Namun, kerjasama yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menuai kritik. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR Dody Reza Alex Noerdin. Ia mempertanyakan, kerja sama yang dikatakan sebagai business to business hanya untuk pengembangan mobil nasional semata.
Menurutnya, jika hanya untuk pengembangan mobil nasional, kenapa kerja sama tidak dilakukan antar perusahaan dalam negeri. Dody mengatakan, jika kerja sama tersebut bertujuan untuk mengembangkan proyek mobil nasional, kenapa tidak menggunakan perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
“Kalau mau jadikan mobil nasional, penting local contentnya dinaikkan,” kata Dody dalam diskusi di Komplek Parlemen di Jakarta, Kamis (12/2).
Dody menilai, meski kehadiran Jokowi dalam sebuah kerja sama wajar, namun dengan suasana yang masih tegang antara Indonesia dan Malaysia menjadi persoalan tersendiri. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu perusahaan asal Malaysia membuat iklan yang intinya meremehkan warga negara Indonesia.
Ia berharap, kerja sama ini tak memiliki unsur yang dapat merugikan Indonesia. Misalnya, kerja sama sengaja dilakukan hanya untuk memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan otomotif asal Malaysia tersebut. “Jangan sampai bisnis ini berlangsung ada perlakuan (kebijakan, red) khusus pemerintah pada proton dan PT ACL,” kata politisi Partai Golkar ini.
Hal sama diutarakan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Ia menilai kerja sama dengan Proton untuk mengembangkan mobil nasional membuat kecewa masyarakat Indonesia. Padahal, sebelum terpilih menjadi Presiden, Jokowi mendukung keberadaan mobil Esemka yang buatan anak negeri.
“Bagaimana dengan Esemka yang sudah digadang-gadang. Anak didik kita membuat pesawat saja mampu, apalagi kalau sekedar buat mobil,” kata politisi dari PAN ini.
Menurutnya, pengembangan mobil nasional tergantung dari political will pemerintah. Jika pemerintah serius ingin mengembangkan perusahaan dalam negeri, maka bukan tidak mungkin mobil nasional dapat dikenal masyarakat luas. Ia heran, pengembangan mobil nasional yang telah disepakati dalam MoU tersebut dibalut dalam kerja sama antar business to business.
“Apakah ini dorongan pihak tertentu atau terlalu mudah melupakan Esemka itu,” ujar Taufik.
Pengamat Ekonomi Ichsanudin Noorsy mengatakan, pasar mobil di dalam negeri sudah dikuasai oleh Jepang, bahkan mencapai angka 95 persen. Menurutnya, jika kerja sama dengan Proton ini memang bertujuan untuk mengembangkan mobil nasional, hal tersebut menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.
Selama ini, Jepang enggan mentransfer pengetahuan dan teknologi mereka ke Indonesia, sehingga pasar terhadap produk-produk otomotif dari Jepang terus terjadi. “Adakah Jepang menyerahkan pangsa pasar ini. Jepang tidak pernah mau mentransfer teknologi, no free lunch,” pungkasnya.