Ketiga, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian. Walaupun hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
Perjanjian pada prinsipnya dapat tertulis dan juga dapat tidak tertulis. Untuk perjanjian yang dituangkan secara tertulis, dapat dibagi dalam perjanjian yang secara detail mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, seperti misalnya perjanjian pembiayaan, atau perjanjian yang secara tertulis namun tidak mengatur secara detail tentang hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian, seperti misalnya perjanjian jual beli barang retail di supermarket yang wujud konkrit perjanjiannya tertuang dalam bon pembelian, dimana dalam bon pembelian tersebut merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat esensialia perjanjian.
Bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian yang secara detail mengatur hak dan kewajiban para pihak, di dalam perjanjian tersebut umumnya mengatur tentang pasal yang menegaskan pilihan forum yang disepakati para pihak bilamana terjadi sengketa, apakah itu forum di luar peradilan ataupun forum melalui peradilan. Oleh karenanya, bila forum penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akhir telah ditegaskan dalam perjanjian, dan forum yang disepakati tersebut bukanlah BPSK, maka sebagai konsekuensi logis berdasarkan perjanjian yang disepakati, maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Beberapa putusan Mahkamah Agung yang berkorelasi dengan analisis ini adalah Putusan Mahkamah Agung yang pada akhirnya membatalkan putusan BPSK karena pertimbangan forum ini adalah Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg, Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, dan Putusan Nomor 918/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn.
Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Llg, para pihak, pelaku usaha dengan konsumen dalam perjanjian bersepakat, bilamana terjadi sengketa, maka pilihan forum yang disepakati adalah melalui Pengadilan Negeri. Untuk Putusan Nomor 1342 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, para pihak, pelaku usaha dengan konsumen dalam perjanjian bersepakat, bilamana terjadi sengketa, maka pilihan forum yang disepakati adalah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sedangkan untuk Putusan Nomor 918/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn, para pihak, pelaku usaha dengan konsumen dalam perjanjian bersepakat, bilamana terjadi sengketa, maka pilihan forum yang disepakti adalah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Otoritas Jasa Keuangan.
Keempat, BPSK lahir dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2011 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Keberlakukan UU OJK pada satu sisi mempertegas peran negara dalam melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Di sisi yang lain menimbulkan dinamika yang panjang, setidaknya sampai dengan sekarang, khususnya tentang keberlakuan asas lex specialis derogate legi generalis atas keberlakuan peraturan perundang-undangan. UU PK dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur perlindungan konsumen, sedangkan UU OJK dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Lebih lanjut dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam Pasal 248, menyatakan “Peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Konsumen di sektor keuangan bersifat khusus terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Konsumen di luar sektor keuangan”. Apa yang ditegaskan dalam UU P2SK ini sangat berkorelasi dengan putusan Mahkamah Agung Perdata Khusus, seperti dalam Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo, dan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Tsm, dimana para hakim yang memutus perkara tersebut, dalam pertimbangannya menyatakan dan menegaskan tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dan BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha sektok keuangan (PUSK) dengan konsumen akhir.
Dengan kalimat lain, bila apa yang diatur dan ditegaskan dalam UU P2SK dihubungkan dan dianalisis dengan putusan Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu pertimbangan yang terdapat dalam dua putusan Mahkamah Agung tersebut (Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Lbo dan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Tsm) merupakan wujud dari konsistensi antara apa yang dicita-citakan (das sollen) dengan realitas yang terjadi (das sein).
















