Tahun 2009 adalah ironi dalam penegakan hukum. Egoisme sektoral lembaga-lembaga penegak hukum begitu terbuka dipertontonkan ke hadapan publik. Masing-masing merasa benar dan jumawa dengan wewenangnya. Semangat pemberantasan korupsi sungguh ternoda oleh upaya mengkerdilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini diserang dari berbagai sudut.
Serangan mulai mengendur ketika kekuatan rakyat berpihak kepada KPK. Perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, dua pimpinan Komisi yang perkaranya diduga rekayasa, berujung di tangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untung Arimuladi, Kajari Jakarta Selatan, meneken Surat Ketetapan Penghentian Perkara Bibit dan Chandra (SKPP). SKPP itu mengandung arti perkara keduanya tidak dilanjutkan ke pengadilan demi kepentingan hukum, meskipun jaksa peneliti yakin cukup bukti terjadinya tindak pidana.
Keputusan Kejaksaan memang bisa meredam aksi massa yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Bibit dan Chandra pun kembali ke kursinya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi, keputusan korps adhyaksa tersebut bukan tanpa resiko. Hanya berselang sekitar sepekan setelah SKPP diterbitkan, sejumlah advokat dan aktivis lembaga swadaya masyarakat mempersoalkan SKPP lewat forum praperadilan. Alasan yuridis dan sosiologis Kejaksaan digugat.
Dua berkas praperadilan didaftarkan sekaligus. Pertama, oleh lembaga Hajar Indonesia, Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Bos PPMI, Eggi Sudjana, bertindak selaku kuasa hukum dalam permohonan ini. Permohonan kedua datang dari puluhan advokat yang tergabung dalam Komunitas Advokat dan Masyarakat Hukum untuk Keadilan (Komunitas Advokat). Advokat senior OC Kaligis ada di deretan daftar pemohon.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi sudah mewanti-wanti segala kemungkinan gugatan masyarakat. Ia yakin SKPP pasti dipersoalkan masyarakat. Maklum, kasus Bibit dan Chandra penuh kontroversi, bahkan Presiden SBY terpaksa turun tangan membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum. Cuma, Marwan tetap yakin upaya praperadilan terhadap SKPP bakal kandas. “Biar sajalah. Sudah berkali-kali produk hukum kita dipraperadilkan. Yang dinilai keabsahan bukan materi,” ujarnya.
Pendapat senada datang dari Achmad Rifai, anggota tim penasihat hukum Bibit dan Chandra. Ia mempersilahkan siapapun mengajukan praperadilan atau upaya hukum lain terhadap SKPP asalkan tak sekadar gertak sambal. Jangan pula hanya manuver. “Kalau ada teman-teman yang mempraperadikan silahkan saja,” kata Rifai.
