ER, seorang notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, tidak menyangka kesediaannya membantu rekan kerja membuat akta jual beli tanah justru berujung pada perkara pidana. Dia harus menghadapi tuntutan penjara selama 3 tahun dan denda Rp1 miliar, karena didakwa terlibat dalam pemalsuan akta autentik, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dalam perkara tersebut, ER didakwa melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.
Kasus bermula ketika SAK, staf tidak tetap ER, datang bersama RK dengan membawa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 715 Kelapa Dua atas nama CIM. Keduanya meminta ER membuat akta jual beli antara CIM sebagai penjual dan E sebagai pembeli.
Draf akta tersebut disusun oleh SAK, kemudian dibaca oleh ER. Setelah itu, ER meminta SAK menyerahkan draf tersebut kepada RK. Beberapa hari kemudian, SAK kembali menemui ER dengan membawa draf akta yang telah dilengkapi tanda tangan CIM sebagai penjual dan E sebagai pembeli.
Draf tersebut juga telah memuat nomor register, serta tanda tangan dua orang saksi, salah satunya SAK. ER kemudian menandatangani akta jual beli dengan nilai transaksi Rp1 miliar, meskipun para pihak tidak hadir dan akta tidak dibacakan di hadapan mereka. Atas pembuatan akta tersebut, ER menerima uang jasa sebesar Rp2,5 juta dari SAK.
Fakta persidangan juga mengungkap bahwa ER pernah membuat Akta Jual Beli No. 911 Tahun 2018 antara RK sebagai penjual dan J sebagai pembeli. Nilai transaksi dalam akta tersebut mencapai Rp600 juta, tetapi saat penandatanganan, para pihak tidak hadir dan ER tidak membacakan akta di hadapan keduanya.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai ER mengetahui dan memahami bahwa pembuatan akta jual beli tidak semestinya diserahkan kepada orang lain. Proses pembuatan akta tersebut merupakan tanggung jawab ER sebagai notaris/PPAT yang turut menandatanganinya.
