Ketika Kesalahan Data Desil Pengaruhi Hak Masyarakat
Terbaru

Ketika Kesalahan Data Desil Pengaruhi Hak Masyarakat

Kesalahan atau keterlambatan data bukan sekadar persoalan administrasi. Kesalahan data dapat menentukan apakah seseorang memperoleh pertolongan tepat waktu atau tidak.

Aji Prasetyo
Bacaan 5 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Beberapa bulan terakhir masyarakat diliputi kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan atas ketidakpastian akses terhadap perlindungan sosial, khususnya setelah terjadinya perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini berdampak pada akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial, bantuan pendidikan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai akurasi data, tetapi apa yang terjadi ketika klasifikasi statistik digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang memperoleh atau kehilangan hak atas perlindungan sosial.

Perwakilan Jaringan Advokasi Perlindungan Sosial, Mike Verawati, mengungkap pada Februari 2026, sekitar 11 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan dalam proses pemutakhiran data. Pemerintah menjelaskan kebijakan tersebut sebagai bagian dari penertiban dan pemutakhiran data. Sebagian peserta kemudian dapat diaktifkan kembali melalui mekanisme yang tersedia. Namun dalam praktiknya, tidak semua warga mengetahui perubahan status tersebut sebelum mereka membutuhkan pelayanan kesehatan.\

Baca Juga:

“Salah satu kasus yang kami temukan adalah suami seorang pekerja rumah tangga yang pada pukul 11 malam harus menjalani tindakan pemasangan ring jantung pada pukul 4 pagi. Ketika keluarga mengurus administrasi, sang istri baru mengetahui bahwa status PBI JKN suaminya telah berubah. Beruntung dokter tetap mengambil tindakan medis tanpa mempersoalkan status kepesertaan,” ujar Mike, Selasa (22/9).

“Pertanyaannya, bagaimana nasib pasien tersebut jika dokter dan rumah sakit lebih mengutamakan persoalan administratif daripada kebutuhan penyelamatan jiwa?” sambung Mike.

Mike mengatakan bagi orang sakit, kesalahan atau keterlambatan data bukan sekadar persoalan administrasi. Kesalahan data dapat menentukan apakah seseorang memperoleh pertolongan tepat waktu atau tidak. Persoalan yang sama juga terjadi pada akses terhadap bantuan sosial lainnya, termasuk bantuan pendidikan bagi anak, bantuan bagi lanjut usia, serta berbagai bentuk perlindungan bagi keluarga miskin dan rentan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info