Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat banyak mengandung kelemahan lantarannya seringnya diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya yang kini sedang berproses yaitu aturan hak imunitas advokat, khususnya frasa “itikad baik” dalam Pasal 16 UU Advokat yang dipersoalkan beberapa warga negara yang berprofesi sebagai advokat yakni Yohanes Mahatma Pambudianto, Hermawanto, Herwanto, Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, Firly Noviansyah
Mereka meminta “itikad baik” seorang advokat harus diuji terlebih dahulu oleh Dewan Kehormatan Advokat sebelum mendapat jaminan perlindungan agar tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata (imunitas) sesuai amanat Pasal 16 UU Advokat jo Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 yang memperluas hak imunitas/perlindungan advokat yang tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar persidangan.
Namun, saat ini masing-masing organisasi advokat yang ada memiliki dewan kehormatan organisasi advokat (DKOA) sendiri-sendiri. Tentu, hal ini menyebabkan ukuran penilaian itikad baik seorang advokat saat membela kliennya menjadi berbeda-beda dan tidak dapat terukur.
Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ninik Hariwanti menilai bila itikad baik seorang advokat saat membela kliennya diserahkan kepada DKOA masing-masing tentu akan mengubah tatanan sistem hukum.
Misalnya, jika seorang advokat melanggar etik dibarengi melakukan tindak pidana baik di dalam maupun di luar persidangan harus terlebih dahulu meminta keputusan dari DKOA masing-masing, hal ini tentunya menghambat proses hukum. Terlebih, apabila advokat yang bersangkutan terkena operasi tangkap tangan (OTT)
“Tetapi, pemerintah nantinya bisa mengusulkan ada semacam Dewan Kehormatan Organisasi Advokat Nasional (DKOAN) agar ada standardisasi yang jelas melalui revisi UU Advokat bersama DPR,” kata Ninik, saat menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Suhartoyo di sidang lanjutan pengujian UU Advokat di Gedung MK Jakarta, Rabu (17/10/2018). (Baca Juga: Advokat Minta Mekanisme ‘Hak Imunitas’ Diperjelas)
Suhartoyo menilai penjelasan pemerintah sebelumnya seolah-olah mengakui DKOA ada di masing-masing organisasi advokat. Sebab, hal ini sangat berkaitan dengan permohonan pemohon terkait dengan penilaian “itikad baik” advokat oleh DKOA sebelum diproses hukum.