Selain itu, Hariyadi mengkritik program Tapera karena dirasa tidak adil. Sebab, untuk mendapatkan manfaat peserta harus menunggu sampai usia pensiun atau meninggal dunia. Kemudian Hariyadi menyebut tidak ada perwakilan dari pemangku kepentingan seperti pekerja dan pengusaha yang duduk di Komisi Tapera.
Ketidakadilan program Tapera menurut Hariyadi juga terlihat dari pengenaan sanksi yang berbeda. Misalnya, pemberi kerja yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam program Tapera izin usahanya bisa dicabut. Tapi jika pelanggaran dilakukan manager investasi, BP Tapera, Bank Pelaksana, sanksinya hanya teguran tertulis.
“Bukan berarti kita tidak setuju dengan Tapera, tapi program ini lebih tepat jika pesertanya ASN, Polri, TNI, dan MBR.”
Bagian dari jamsos
Wakil Presiden KSPI, Iswan Abdullah, mengatakan sejak pembahasan UU No.4 Tahun 2016 KSPI mengusulkan program Tapera ini menjadi bagian dari manfaat jaminan sosial (jamsos) yang diselenggarakan BP Jamsostek. Pada intinya KPSI mendukung program pemerintah yang menyediakan perumahan bagi rakyat. “Hasil survei FSPMI tahun 2014 menunjukan hanya 20 persen anggota FSPMI yang memiliki rumah. Persoalan utamanya karena 70 persen anggota berstatus buruh kontrak dan outsourcing,” ujarnya.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai Tapera merupakan bukti harmonisasi peraturan yang dilakukan pemerintah tidak efektif. Sebelum menerbitkan UU No.4 Tahun 2016 dan peraturan pelaksananya seharusnya pemerintah mencermati dulu program sejenis yang telah berjalan, seperti MLT dalam program JHT. (Baca Juga: Apindo Konsisten Tolak Program Tapera, Ini Alasannya)
Timboel melihat salah satu asas pelaksanaan program Tapera sama seperti program jaminan sosial yang digelar BPJS yakni gotong royong. Kendati asasnya sama, tapi pelaksanaannya berbeda karena manfaat program Tapera berupa fasilitas pembiayaan perumahan tidak bisa dinikmati seluruh peserta, tapi semua peserta wajib membayar iuran setiap bulan. Sedangkan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS seluruh peserta wajib mengiur dan menerima manfaat yang sama.
Mengacu PP No.25 Tahun 2020, Timboel menyebut hanya peserta dengan kriteria tertentu yang bisa mendapat manfaat Tapera yakni MBR dan untuk rumah pertama. Bagi peserta yang tidak memenuhi kriteria itu, dana yang sudah disimpan atau diiur dapat diambil pada saat masa kepesertaan berakhir, misalnya masuk usia pensiun. Peserta Tapera yakni MBR yaitu masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp8 juta per bulan. “Padahal, pekerja dengan upah per bulan Rp8 juta ke atas belum tentu juga punya rumah kan,” kata dia.
