Selain itu, Timboel yakin pekerja swasta tidak akan mendapat prioritas menerima manfaat Tapera berupa pembiayaan perumahan karena kepesertaannya relatif tidak stabil dibandingkan peserta lain seperti ASN, Polri, dan TNI. Pekerja sektor swasta rentan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga kepesertaan di Tapera tidak optimal.
Belum lagi, persoalan pembayaran iuran, melihat praktik program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, Timboel khawatir akan ada pengusaha yang tidak secara rutin membayar iuran, sehingga pekerjanya berpotensi terhambat untuk mendapat manfaat Tapera.
Ketimbang Tapera, Timboel mengusulkan program perumahan untuk pekerja swasta agar dilaksanakan melalui MLT seperti yang saat ini berjalan. Tapera lebih baik khusus untuk program perumahan ASN, Polri, TNI, dan MBR. Hanya saja, program MLT harus dibenahi dan diperkuat, misalnya membenahi besaran suku bunga yang saat ini 3 persen sebagaimana diatur Permenaker No.35 Tahun 2016 itu.
Pihak perbankan diusulkan jangan mematok suku bunga yang tinggi untuk program perumahan bagi pekerja ini karena program tersebut mendukung pemerintah mengatasi backlog perumahan. Selain itu, besaran iuran Tapera 3 persen lebih baik dialihkan untuk menambah besaran iuran JHT yang saat ini dipatok 5,7 persen.
