Kebijakan Tapera terus menuai polemik di masyarakat, setelah pemerintah menerbitkan PP No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai mandat UU No.4 Tahun 2016 tentang Tapera. PP yang diterbitkan 20 Mei 2020 ini mengatur sejumlah hal antara lain mewajibkan pekerja berpenghasilan paling sedikit upah minimum menjadi peserta Tapera. Iuran yang ditetapkan sebesar 3 persen dari upah terdiri dari 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen pemberi kerja.
Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani mengatakan organisasinya konsisten mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, ketika UU Tapera dibentuk tidak ada pasal yang mengkaitkan UU Tapera dengan SJSN, sehingga Tapera bukan bagian dari SJSN.
Dia mengingatkan program Tapera mengacu UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Ini menjadi masalah bagi kami karena wajib membayar iuran 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen pengusaha,” kata Hariyadi dalam diskusi secara daring, Rabu (3/7/2020). (Baca Juga: Sejumlah Usulan Agar Pemerintah Merevisi PP Tapera)
Hariyadi menjelaskan pengusaha harus mencadangkan sekitar 30 persen selain upah pekerja yang terdiri dari pembayaran iuran jaminan sosial, kenaikan upah minimum, dan pencadangan kompensasi pesangon. Jika ditambah iuran Tapera, menambah ongkos ketenagakerjaan lebih besar lagi.
Menurutnya, sebelum program Tapera dibentuk sudah ada program sejenis dalam bentuk manfaat layanan tambahan (MLT) sebagai bagian dari program Jaminan Hari Tua (JHT). Manfaat Layanan Tambahan ini antara lain pinjaman uang muka perumahan, kredit pemilikan rumah, dan pinjaman renovasi perumahan. Tanpa membayar iuran lagi, peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bisa mendapatkan MLT.
Meski demikian, Hariyadi mengakui program MLT belum berjalan optimal, misalnya besaran bunga yang ditetapkan belum dapat diterima pihak bank. Untuk membenahi persoalan ini, Hariyadi usul Permenaker No.35 Tahun 2016 tentang MLT dalam Program Jaminan Hari Tua segera direvisi dengan mengatur detail funding.
Jika MLT berjalan optimal, Hariyadi yakin durasi kepesertaan BP Jamsostek semakin panjang, dan jumlah peserta yang mencairkan JHT berpotensi rendah. “Program MLT ini juga akan menarik masyarakat untuk menjadi peserta BP Jamsostek,” ujarnya.
Selain itu, Hariyadi mengkritik program Tapera karena dirasa tidak adil. Sebab, untuk mendapatkan manfaat peserta harus menunggu sampai usia pensiun atau meninggal dunia. Kemudian Hariyadi menyebut tidak ada perwakilan dari pemangku kepentingan seperti pekerja dan pengusaha yang duduk di Komisi Tapera.
Ketidakadilan program Tapera menurut Hariyadi juga terlihat dari pengenaan sanksi yang berbeda. Misalnya, pemberi kerja yang lalai melaksanakan kewajibannya dalam program Tapera izin usahanya bisa dicabut. Tapi jika pelanggaran dilakukan manager investasi, BP Tapera, Bank Pelaksana, sanksinya hanya teguran tertulis.
“Bukan berarti kita tidak setuju dengan Tapera, tapi program ini lebih tepat jika pesertanya ASN, Polri, TNI, dan MBR.”
Bagian dari jamsos
Wakil Presiden KSPI, Iswan Abdullah, mengatakan sejak pembahasan UU No.4 Tahun 2016 KSPI mengusulkan program Tapera ini menjadi bagian dari manfaat jaminan sosial (jamsos) yang diselenggarakan BP Jamsostek. Pada intinya KPSI mendukung program pemerintah yang menyediakan perumahan bagi rakyat. “Hasil survei FSPMI tahun 2014 menunjukan hanya 20 persen anggota FSPMI yang memiliki rumah. Persoalan utamanya karena 70 persen anggota berstatus buruh kontrak dan outsourcing,” ujarnya.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai Tapera merupakan bukti harmonisasi peraturan yang dilakukan pemerintah tidak efektif. Sebelum menerbitkan UU No.4 Tahun 2016 dan peraturan pelaksananya seharusnya pemerintah mencermati dulu program sejenis yang telah berjalan, seperti MLT dalam program JHT. (Baca Juga: Apindo Konsisten Tolak Program Tapera, Ini Alasannya)
Timboel melihat salah satu asas pelaksanaan program Tapera sama seperti program jaminan sosial yang digelar BPJS yakni gotong royong. Kendati asasnya sama, tapi pelaksanaannya berbeda karena manfaat program Tapera berupa fasilitas pembiayaan perumahan tidak bisa dinikmati seluruh peserta, tapi semua peserta wajib membayar iuran setiap bulan. Sedangkan program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS seluruh peserta wajib mengiur dan menerima manfaat yang sama.
Mengacu PP No.25 Tahun 2020, Timboel menyebut hanya peserta dengan kriteria tertentu yang bisa mendapat manfaat Tapera yakni MBR dan untuk rumah pertama. Bagi peserta yang tidak memenuhi kriteria itu, dana yang sudah disimpan atau diiur dapat diambil pada saat masa kepesertaan berakhir, misalnya masuk usia pensiun. Peserta Tapera yakni MBR yaitu masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp8 juta per bulan. “Padahal, pekerja dengan upah per bulan Rp8 juta ke atas belum tentu juga punya rumah kan,” kata dia.
Selain itu, Timboel yakin pekerja swasta tidak akan mendapat prioritas menerima manfaat Tapera berupa pembiayaan perumahan karena kepesertaannya relatif tidak stabil dibandingkan peserta lain seperti ASN, Polri, dan TNI. Pekerja sektor swasta rentan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga kepesertaan di Tapera tidak optimal.
Belum lagi, persoalan pembayaran iuran, melihat praktik program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, Timboel khawatir akan ada pengusaha yang tidak secara rutin membayar iuran, sehingga pekerjanya berpotensi terhambat untuk mendapat manfaat Tapera.
Ketimbang Tapera, Timboel mengusulkan program perumahan untuk pekerja swasta agar dilaksanakan melalui MLT seperti yang saat ini berjalan. Tapera lebih baik khusus untuk program perumahan ASN, Polri, TNI, dan MBR. Hanya saja, program MLT harus dibenahi dan diperkuat, misalnya membenahi besaran suku bunga yang saat ini 3 persen sebagaimana diatur Permenaker No.35 Tahun 2016 itu.
Pihak perbankan diusulkan jangan mematok suku bunga yang tinggi untuk program perumahan bagi pekerja ini karena program tersebut mendukung pemerintah mengatasi backlog perumahan. Selain itu, besaran iuran Tapera 3 persen lebih baik dialihkan untuk menambah besaran iuran JHT yang saat ini dipatok 5,7 persen.
