“BI, OJK, dan LPS selama wabah sudah berkontribusi baik, yang jelas Perppu itu tujuannya apa? Kita jangan buru-buru di tengah gejolak seperti ini,” seperti dikutip Antara, Senin (31/8).
Ia menuturkan perubahan Undang-Undang BI, OJK dan LPS tidak akan membuat perekonomian Indonesia terhindar dari potensi terjadinya resesi mengingat permasalahan sebenarnya adalah pada wabah Covid-19. “Mau di apa kan BI sama OJK juga enggak bakal selamat dari resesi karena penyebabnya bukan mereka tapi wabah,” tegasnya.
Piter menekankan mengotak-atik otoritas lembaga keuangan seperti mengembalikan fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI bukan merupakan solusi untuk keluar dari potensi resesi. “Ya fokus saja dulu, selesaikan saja dulu wabahnya ini. Ini ada kaitannya dengan pemerintah yang terlalu ingin terbebas dari resesi,” katanya.
Terlebih lagi, KSSK setiap triwulan juga selalu menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan nasional masih normal, stabil, dan baik. “Isinya selalu mengatakan sistem keuangan kita baik dan stabil. Jadi menurut saya tidak pas. Ini mencari-cari kesalahan otoritas lain,” tegas Piter.
Piter mengingatkan tidak ada gunanya untuk meributkan atau memunculkan wacana pengembalian fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI karena justru dapat memperkeruh suasana. “BI, OJK, dan LPS selama wabah sudah berkontribusi baik tapi kontribusinya tidak bisa diukur dengan adanya resesi. Resesi juga bukan salah siapa-siapa. Itu bikin gaduh saja,” katanya.
Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih baik fokus pada penanganan pandemi dengan menentukan langkah-langkah penekanan jumlah kasus yang salah satunya melalui penemuan vaksin. “Pemerintah sebaiknya fokus pada penanggulangan wabah. Ini sumbernya dari wabah. Ini masalahnya apa solusinya apa itu enggak jelas,” ujarnya.