Apalagi penilaian usul remisi itu dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Mengapa tidak mewawancarainya untuk mendapatkan kejelasan alasan mengusulkan remisi. Wawancarai narapidana lainnya di sana apakah penerima remisi memang berkelakuan baik? Prinsip non diskriminasi harus kita junjung. Sekali pers menuntut diskriminasi, dia sudah terjebak dalam lumpur.
Pers sering jadi sasaran warga yang kurang berkenan atas pemberitaan, termasuk oleh penyelenggara negara. Apa yang dilakukan Dewan Pers untuk mencegah main hakim sendiri terhadap pekerja pers dan perusahaan pers?
Kami melakukan upaya literasi media kepada para pejabat pemerintahan di daerah. Menjelaskan prosedur kerja media massa dan langkah yang bisa ditempuh jika ada keberatan terhadap pemberitaan pers. Aparat negara juga banyak yang tidak paham bagaimana harus berinteraksi dengan pers secara benar. Keinginannya hanya menjinakkan wartawan saja agar diberitakan yang positif. Akhirnya memberikan ‘amplop’. Padahal yang negatif itu bergizi juga. Kita datang ke dokter lalu diberitahu kalau sedang sakit parah itu kan berita negatif. Tapi lantas mau berobat agar sembuh. Begitulah pers yang maksudnya mengingatkan dengan fungsi kontrol sebagai pilar keempat demokrasi. Barangkali memang ada yang punya pengalaman buruk dikerjai oknum yang mengaku wartawan. Akhirnya berpikir menaklukkan pers dengan cara dibeli. Kami membuat berbagai kesepakatan dengan instansi agar tidak salah memahami kerja pers. Di samping itu kami membuat berbagai pelatihan untuk wartawan meningkatkan kapasitasnya.
















