Secara khusus, bagaimana kedewasaan pers kita memberitakan isu-isu hukum? Apakah stigma atau trial by the press masih terjadi? Mengapa?
Menurut saya, belum ada media yang spesialisasinya mendalami hukum seperti hukumonline. Kebanyakan masih ‘genit’ mengambil isu hukum yang belum berkekuatan hukum tetap lalu diekspos besar-besaran. Dulu pernah ada yang seperti hukumonline, tapi tidak lagi konsisten. Trial by the press masih terjadi dengan melibatkan stasiun televisi ternama yang menyebut dirinya stasiun televisi berita. Misalnya dalam kasus Jessica. Ada stasiun televisi yang menghakimi terdakwa di studio berita lebih dari apa yang sedang dilakukan di pengadilan. Lalu mengekspos kisah hidup korban seperti drama sinetron yang tidak relevan dengan proses peradilan. Para hakim pun akhirnya mengalami tekanan masyarakat akibat perilaku media itu. Bahkan mengundang jaksa dan advokat di studio mini dekat pengadilan untuk berdebat. Menurut saya sudah keterlaluan. Marwah pengadilan yang seharusnya terhormat menemukan kebenaran dipengaruhi pemberitaan semacam itu.
(Baca juga: Siaran Live, Tantangan dalam ‘Sidang Terbuka untuk Umum’)
Banyak wartawan kita yang belum cukup kuat menjaga etika profesi dan minim pengetahuan hukum. Ini berbeda dengan kualitas wartawan di luar negeri yang sudah lebih kuat menjaga etika profesi dan media tempat mereka bekerja pun ketat menjaga kode etik. Peran media massa dan organisasi wartawan sangat penting dalam hal ini.
UU Pers menegaskan fungsi pers dalam penegakan hukum. Apakah Anda melihat fungsi itu sudah dijalankan dengan baik?
Mayoritas belum. Banyak wartawan masih mengejar mewawancarai hakim, jaksa, dan pembela terdakwa. Secara etik tidak boleh. Wartawan harusnya melakukan penelusuran fakta, di situ perannya ikut mengawal penegakan hukum. Aparat penegak hukum itu cukup dikutip dari isi persidangan, jangan dikembangkan di luar persidangan. Dalam hal ini butuh disusun pedoman-pedoman komunitas pers. Kode etik itu isinya tidak bisa detil menyentuh semua isu. Kita butuh pedoman-pedoman yang spesifik misalnya dalam meliput kasus-kasus hukum.
Berkaitan dengan isu hukum, salah satu yang dikritik oleh jurnalis belakangan ini adalah pemberian remisi kepada terpidana yang menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap wartawan di Bali. Komentar Anda?
Banyak teman-teman wartawan kalau yang menyangkut wartawan jadi membabi buta. Pokoknya kita bela. Harus dipahami bahwa remisi itu adalah hak yang melekat pada setiap narapidana apapun kejahatannya. Sistem penjara kita sudah berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Narapidana diberi harapan berhak mendapat remisi karena berkelakuan baik. Banyak wartawan kita dipenjara di masa Orde Baru juga mendapatkan remisi karena kelakuan baik. Ingat bahwa semua orang setara di hadapan hukum. Wartawan seringkali tidak paham soal ini, khusus untuk pembunuh wartawan harus didiskriminasi. Hak remisi itu harus dibatalkan. Dulu KPK pernah usul hak remisi para koruptor dibatalkan lalu muncul perdebatan. Kalau usul diterima, negara melakukan pelanggaran soal hak kesetaraan di mata hukum. Kecuali kalau semua setuju bahwa remisi dihapuskan sama sekali untuk semua kejahatan.
















