Ketua MA: Hakim Bukan Robot atau Algojo
Berita

Ketua MA: Hakim Bukan Robot atau Algojo

Temuan ICW tentang tren vonis korupsi dibantah.

ASH
Bacaan 2 Menit
Ketua MA, Hatta Ali. Foto: RES
Ketua MA, Hatta Ali. Foto: RES

Ketua Mahkamah Agung (MA), M Hatta Ali membantah hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan bahwa sepanjang 2015, vonis kasus korupsi cenderung lebih ringan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Hatta, tren vonis perkara di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK) justru seringkali lebih berat dari pengadilan tingkat pertama dan banding.

“Saya juga mengikuti fluktuasi putusan tindak pidana korupsi di MA. Pada tingkat kasasi dan PK banyak hukuman dari pengadilan tingkat bawah justru dinaikkan. Jadi, kecenderungan sanksi tipikor itu menurun, saya kira tidak demikian,” ujar Hatta di sela-sela perayaan HUT MA ke-70 di Gedung MA Jakarta, Rabu (19/8).

Hatta menegaskan bahwa putusan menjadi bagian dari independensi hakim. MA tidak pernah meminta hakim untuk menjatuhkan vonis berat atau ringan. Pertimbangan berat atau ringan, lanjut Hatta, didasarkan pada bobot dan tingkat kesalahan terdakwa serta besar kecilnya kerugian negara, khusus untuk kasus korupsi.

“Hakim bukan algojo atau robot yang harus menjatuhkan hukuman pidana sekian-sekian. Saya kira semua hakim punya hati nurani,” kata dia.

Namun, Hatta mengingatkan seluruh hakim agar dalam menjatuhkan vonis kasus korupsi tidak larut dengan opini publik yang mendorong rasa emosional untuk menghukum. Bagaimanapun penjatuhan pidana harus selalu mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Hatta mencontohkan ada hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana sangat rendah yakni satu tahun penjara. Setelah dilihat faktanya dalam putusan ternyata ternyata korupsi yang dilakukan tidak lebih dari Rp15 juta.

“Saya kembali tanya pada Anda, seandainya korupsi sebesar Rp15 juta, apakah adil dijatuhi empat tahun penjara? Tentu hati nurani bicara, itu menimbulkan ketidakadilan. Jadi, kasus ini dikenakan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor yang ancaman pidananya minimal 1 tahun, tidak dikenakan Pasal 2 yang ancaman pidanannya 4 tahun,” kata Hatta menjelaskan.

“Kalau dikatakan kecenderungan menurun (vonis ringan) bisa saja seperti kasus itu. Tetapi, saya lihat di MA hukuman pidananya sudah layak dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan dikaitkan dengan kerugian negara,” paparnya. 

Sebelumnya, Selasa (18/8) kemarin, ICW melansir data pada 2015 hukuman pidana korupsi semakin ringan dibandingkan tahun lalu. Pada semester pertama tahun 2014, rata-rata vonis untuk pelaku korupsi sekitar dua tahun dan sembilan bulan. Sementara, selama semester pertama 2015 rata-rata hakim menjatuhkan vonis kepada pidana korupsi hanya dua tahun dan satu bulan penjara.

Dalam periode itu, ICW memantau sebanyak 193 perkara korupsi dengan 230 terdakwa perkara yang telah diperiksa dan diadili di pengadilan, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali di MA.

Sebanyak 163 terdakwa dihukum satu hingga empat tahun dan masuk dalam kategori ringan, sebanyak 12 terdakwa divonis sedang dengan hukuman sekitar empat hingga 10 tahun penjara dan hanya tiga terdakwa yang divonis berat dengan hukuman di atas 10 tahun.

Tak hanya itu, terdakwa yang diputus bebas pada tahun ini juga meningkat dimana 35 terdakwa diputus bebas oleh pengadilan tipikor tingkat pertama. Sedangkan tiga terdakwa diputus bebas oleh MA. Padahal, dibandingkan dengan semester yang sama pada tahun 2014, hanya 20 terdakwa perkara korupsi yang divonis bebas. Hal ini menunjukkan hukuman ringan bagi koruptor belum memberikan efek jera.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info