Jelang sidang sengketa hasil Pemilu 2019 baik sengketa pemilu presiden maupun pemilu legislatif (pileg), Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan akan bersikap independen. Penegasan itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman yang menjamin independensi sembilan hakim konstitusi yang akan memeriksa dan mengadili perkara sengketa hasil Pemilu 2019.
"Saya berani menjamin independensi seluruh hakim konstitusi. Saya bisa memastikan dan meyakinkan bahwa independensi itu adalah hal yang tidak bisa ditawar," ujar Anwar Usaman di Gedung MK Jakarta, Senin (10/6/2019) seperti dikutip Antara. Baca Juga: Tim Hukum Prabowo-Sandi Ingatkan MK Asas Pemilu Jurdil
Siapapun yang memiliki tujuan untuk melakukan intervensi terhadap proses persidangan sengketa hasil Pemilu 2019, dikatakan Anwar tidak akan berarti bagi para hakim konstitusi. "Bagaimanapun intervensinya, baik moril dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya bagi kami. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT," tegas dia.
Anwar Usman melanjutkan pihaknya telah siap sepenuhnya untuk memeriksa dan mengadili gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019, yang rencananya akan mulai digelar pada 14 Juni 2019. "Kami sudah siap 100 persen menghadapi sidang gugatan hasil Pilpres, siap dari segi peraturan maupun substansinya," lanjutnya.
Dia menerangkan sejumlah lokakarya juga sudah dilaksanakan MK untuk seluruh gugus tugas MK, supaya siap menghadapi seluruh proses gugatan Pemilu 2019, mulai dari pendaftaran gugatan, hingga penyerahan berkas putusan. Selain itu, sistem teknologi dan informasi di seluruh lingkungan MK juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga mampu mendukung seluruh proses penyelesaian sengketa Pemilu 2019. "Semua sudah dipersiapkan secara matang, kami 100 persen siap," tegasnya.
Jelang sidang perdana sengketa hasil pilpres, MK meningkatkan keamanan bagi sembilan hakim konstitusi yang mulai digelar pada Jum’at 14 Juni 2019 nanti. "Kami memang menambahkan pengamanan untuk para hakim konstitusi menjelang sidang pendahuluan hasil sengketa Pemilu 2019," ujar Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah di Gedung MK.
Guntur mengatakan pengamanan standar harian untuk tiap-tiap hakim konstitusi berupa dua personel satuan ADC (aide-de-camp) dan seorang polisi patroli dan pengawal (patwal). "Namun kali ini kami tambahkan berupa patroli di kediaman masing-masing hakim, serta di rumah tinggal hakim konstitusi di daerah," ujar Guntur.
Keamanan tersebut dikatakan Guntur sudah ditingkatkan sejak akhir Mei 2019 dan akan selesai pada Jumat (9/8/2019) mendatang.
Sementara itu untuk keamanan di lingkungan gedung MK, Guntur mengatakan MK telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. "Terdapat tiga shift pengamanan dari kepolisian, masing-masing shift terdiri dari 30 orang anggota polisi dan polisi wanita," ujar Guntur.
Guntur menjelaskan untuk pengamanan menjelang sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Presiden, MK juga akan meningkatkan pengamanan di sekitar gedung MK.
"Namun berapa jumlah personel anggota kepolisian yang akan ditambahkan saya tidak tahu, karena itu merupakan kewenangan Kepolisian RI yang lebih mengetahui proyeksi atau kondisi di lapangan," katanya. Baca Juga: 300-an Sengketa Pileg Diperiksa Tiga Majelis Pansel
Berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemlihan Umum (PHPU), ada sebelas tahapan dalam penanganan perkara PHPU mulai pengajuan (pendaftaran) permohonan hingga penyerahan salinan putusan.
Pertama, pengajuan permohonan dimulai pada 23 hingga 25 Mei untuk sengketa Pemilu Presiden. Sementara untuk sengketa Pemilu Legislatif pada 8 Mei hingga 25 Juni. Kedua, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan. Ketiga, perbaikan kelengkapan permohonan. Keempat, pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) untuk Pemilu Presiden dilaksanakan pada 11 Juni dan untuk Pemilu Legislatif ada 1 Juli.
Kelima, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Keenam, sidang pendahuluan untuk Pemilu Presiden diagendakan pada 14 Juni dan Pemilu Legislatif pada 9 Juli hingga 12 Juli. Ketujuh, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan. Kedelapan, sidang pemeriksaan diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pemilu Presiden dan untuk Pemilu Legislatif diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni.
Kesembilan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Kesepuluh, sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan pada 28 Juni (jangka waktu penyelesaian maksimal 14 hari kerja sejak diregistrasi lengkap), sementara untuk Pemilu Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Kesebelas, penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK. Proses sidang keduanya sama, mulai pendaftaran permohonan, sidang panel pendahuluan, putusan sela, sidang pemeriksaan pembuktian, dan putusan akhir. (ANT)
