Kiat Khusus Menjadi Jaksa Hingga Polemik Single Bar dan Multi Bar Organisasi Advokat
Kiat Khusus Menjadi Jaksa Hingga Polemik Single Bar dan Multi Bar Organisasi Advokat
Terbaru

Kiat Khusus Menjadi Jaksa Hingga Polemik Single Bar dan Multi Bar Organisasi Advokat

Hukumonline Corner diresmikan di Pusat Data dan Informasi Hukum (PDIH) FH UB, mengenal pengadilan abitrase salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis, dan kritik PSHK atas pandangan presiden dua periode bisa maju menjadi cawapres.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Kiat Khusus Menjadi Jaksa Hingga Polemik Single Bar dan Multi Bar Organisasi Advokat
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Rabu (14/9). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

1. Kajati DKI Bagikan Kiat Khusus Jadi Jaksa, Berminat?

Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan RI) disebutkan jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan UU. Sama halnya dengan profesi hukum lain, untuk menjadi seorang jaksa diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Baca Juga:

2. FH Universitas Brawijaya Resmikan ‘Hukumonline Corner’ Pertama di Indonesia

Atas kerja sama yang erat antara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) dengan Hukumonline, untuk pertama kalinya “Hukumonline Corner” diresmikan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) lantai 7 Gedung C FH UB. Melalui Hukumonline Corner yang efektif mulai dapat dipergunakan per 14 September 2022 ini kalangan civitas akademika FH UB dapat mengakses seluruh layanan dan fasilitas yang ditawarkan Hukumonline dengan mudah dan leluasa.

3. Urgensi Badan Arbitrase Dukung Stabilitas Bisnis di Indonesia

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar, mengungkapkan pengadilan abitrase merupakan penyelesaian sengketa bisnis alternatif yang penting dalam mendukung iklim usaha dan investasi yang kondusif di Indonesia. Keunikan mekanisme penyelesaian sengketa sekaligus didukung para praktisi hukum yang berpengalaman berdasarkan keahliannya, pengadilan arbitrase diharapkan mampu menghasilkan putusan yang efisien dan adil.

4. PSHK Kritik Pernyataan Jubir MK Soal Presiden Dua Periode Maju Jadi Cawapres

Pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Suroso yang melontarkan pandangan tidak ada aturan larangan bahwa presiden yang sudah menjabat selama dua periode, maju kembali sebagai cawapres pada pemilihan berikutnya, mendapat sorotan sejumlah kalangan akademisi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengkritik keras pandangan tersebut. 

5. Penyelesaian Single Bar dan Multi Bar Harus Lewat Revisi UU Advokat

Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan single bar dan multi bar dalam tubuh organisasi advokat seolah tak ada ujungnya. Persoalan itu merembet ke berbagai hal, mulai fenomena standar profesi advokat, kualitas advokat, hingga mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik advokat.

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait