Peningkatan penggunaan teknologi informasi menjadikan gangguan informasi sebagai isu global. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria menunjukkan fakta—merujuk laporan Reuters Institute (2023)—62 persen pengguna internet pernah melihat information disorder di media sosial atau media online.
"Masalah ini menjadi jauh lebih penting ketika Pemilu sudah dekat, terutama di Indonesia dengan 87 persen warga percaya bahwa disinformasi telah mempengaruhi situasi politik," kata Nezar. Ia menyampaikannya dalam Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2024 "Safeguarding Democracy: Multifaceted Responses to Election Disinformation" di Jakarta Pusat, Rabu (17/01/2024), dikutip dari laman resmi Kominfo.
Baca juga:
- Menkominfo: Konten Hoaks di Masa Kampanye Pemilu 2024 Menurun
- Antisipasi Deep Fake dan AI, Kementerian Kominfo Janji Lindungi Kelompok Rentan
Nezar mengidentifikasi kecenderungan peningkatan sebaran isu hoaks selama Pemilu. Menurutnya, Kementerian Kominfo mengidentifikasi 714 isu hoaks yang beredar antara tahun 2018-2019 pada masa Pemilu 2019. "Selama satu tahun terakhir, dari Januari 2023 hingga Januari 2024, ada 204 isu hoaks yang dilaporkan terkait pemilu," ujarnya.
Ia memprediksi kemungkinan peningkatan jumlah isu hoaks terkait politik yang tersebar. Angka yang ada saat ini belum memotret seluruh dinamika Pemilu 2024 yang masih berlangsung. "Meskipun statistik tahun ini tampaknya menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan periode pemilu terakhir," ujarnya.
Kementerian Kominfo berupaya untuk menjaga agar ruang digital tetap sehat dari sebaran hoaks—termasuk mengenai Pemilu—dengan tiga level kegiatan. Pada tingkat hulu dilakukan dengan meningkatkan literasi digital masyarakat. Kominfo membuat program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD).
Selanjutnya, Kominfo melakukan langkah pencegahan penyebaran hoaks di tingkat menengah. Caranya melalui pengecekan fakta seperti memoderasi konten dan menghapus konten hoaks bersama dengan platform digital. "Hal ini bertujuan untuk memastikan penyebaran informasi yang faktual sekaligus memutus aliran hoaks," kata Wamenkominfo ini.
Terakhir di hilir, Nezar menegaskan peran aktif Kementerian Kominfo dalam mendukung penegakan hukum. Ini dilakukan dengan penyediaan data dan informasi untuk mendukung kerja Kepolisian Republik Indonesia.
Secara terpisah, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi juga mengatakan telah melakukan penanganan atas persebaran isu hoaks berkaitan dengan Pemilu 2024. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan hingga Selasa 2 Januari 2024 telah menangani total 203 isu hoaks Pemilu. “Hasil identifikasi terdapat 203 isu hoaks dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten,” ungkapnya.
Secara rinci, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi 1.325 konten di platform Facebook, 947 konten di platform X, 198 konten platform Instagram, 342 konten platform TikTok, 36 konten plattform Snack Video, dan 34 konten platform Youtube. Budie Arie juga menyatakan telah mengajukan take down atau tindak lanjut terhadap 1.399 konten yang tersebar di platform digital tersebut.
“Dari total 2.882 konten sudah diajukan untuk take down semua dan yang sudah di-take-down sebanyak 1.399 konten dan sisanya 1.483 sedang ditindaklanjuti,” tuturnya.
Menurut Budi Arie, isu hoaks mengenai Pemilu 2024 selama tahun 2023 terdapat sebanyak 189 isu. “Peningkatan cukup signifikan pada bulan November s.d. Desember 2023, bersamaan dengan masa Kampanye Pemilu 2024,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan kepada semua pihak terutama kontestan Pemilu 2024 untuk ambil peran aktif dalam menjaga ruang digital aman dan nyaman selama Pemilu 2024. “Mari bersama kita wujudkan Pemilu 2024 Damai dengan menjaga ruang digital dengan tidak menyebarkan isu hoaks,” ajaknya.
