Pada hari yang sama, Rifqi memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU 20/2023 akan membuat rotasi ASN dari Pemerintah Daerah (Pemda) bisa seperti anggota TNI, Polri, Kejaksaan. Komisi II akan fokus membahas RUU tersebut karena masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Melalui revisi itu diharapkan sistem meritokrasi ASN terbangun merata secara nasional.
"Mungkin kami mulai dari eselon II ke atas, itu semua akan jadi ASN pusat, agar kepala dinas, sekretaris daerah, dan seterusnya itu bisa dirotasi dengan cukup baik secara nasional," ujar Rifqi sebagaimana dikutip antaranews.com.
Ke depan ASN berpeluang untuk berpindah ke daerah lain. Misalnya, ASN yang punya keahlian sangat baik, bisa bertugas di kabupaten lainnya. "Polisi, tentara, jaksa, itu bisa rotasi nasional, maka ASN juga kita harapkan punya kemampuan itu," lanjutnya.
Selain itu, dia mengatakan ASN yang sudah mendapatkan beasiswa untuk menempuh studi di luar negeri, kemampuannya berpotensi menurun karena kembali ke kampung halamannya. Maka orang-orang tersebut perlu dirotasi secara nasional.
"Dia sudah S2 dan S3 dapat beasiswa ke luar negeri, ketika pulang ke kampung lagi kapasitas kemudian menjadi menurun," kata dia.
Maka dari itu, nantinya Komisi II DPR RI akan membahas mekanisme rotasi nasional bagi ASN itu ketika membahas RUU ASN. Selain itu, RUU ASN tersebut menurutnya akan membenahi masalah netralitas ASN terkait pemilu atau pilkada.
"Maka dari itu residu pilkada yang membuat ASN kita tidak netral, itu kita coba benahi di UU ASN," katanya.
