Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusu meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, wali kota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dede menegaskan kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba direkrut menjadi pegawai honorer atau PPPK.
"Sebagaimana kita ketahui pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang siapapun calon terpilih, atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau PPPK," kata Dede sebagaimana dikutip antaranews.com.
Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta menyelenggarakan seleksi gelombang kedua untuk menampung peserta seleksi PPPK yang belum lolos. Dede melihat masih terdapat permasalahan terkait seleksi tersebut, karena yang lolos hanya sebanyak 1,7 juta orang. Menurut dia, hal itu menjadi penting untuk mencegah potensi adanya timses yang tiba-tiba menjadi pegawai pemerintah.
Dede mendapati masih banyak honorer atau PPPK yang kebingungan soal formasi penempatannya. Karena banyak yang mengira bahwa formasi tersebut harus linier dengan bidang keahlian berdasarkan pendidikannya.
"Nah sementara konsep kita saat ini adalah siapapun yang sudah bekerja, mengajar, apalagi dulu kami memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk database di sistem."
Dede berharap seleksi gelombang kedua dapat dilaksanakan Maret atau April 2025. Seleksi gelombang kedua itu bisa menjadi perpanjangan dari proses yang sudah selesai pada Desember 2024.
