Pemerintah masih menghadapi persoalan untuk menata aparatur sipil negara (ASN). Terutama pegawai berstatus honorer di lembaga pemerintahan. Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Pasal 66 UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN mengatur pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak UU ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.
Beleid itu mengatur 2 bentuk ASN yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggota legislatif dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini melanjutkan Komisi II telah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) memastikan database honorer seluruh Indonesia yang jumlahnya 1,7 juta orang.
“Penyelesaiannya dengan cara semuanya kita dorong untuk jadi PPPK,” kata politisi dari Fraksi Partai Nasdem itu dalam rekaman video yang beredar, Senin (30/12/2024) kemarin.
Baca Juga:
6 UU Hasil Prolegnas 2020-2024 yang Disorot Publik Sepanjang 2024
10 Kasus yang Jadi Perhatian Komnas HAM Sepanjang 2024
Dari 1,7 juta orang honorer, Rifqi mencatat hanya 1,3 juta orang yang mendaftar menjadi PPPK dan hanya sebagian yang lulus. Bagi pegawai honorer yang tidak lulus, akan didorong menjadi PPPK paruh waktu. Diharapkan 1,3 juta jiwa pegawai honorer itu bisa beralih statusnya menjadi PPPK. Sementara 400 ribu orang sisanya tidak mengikuti seleksi PPPK, tapi ada yang ikut seleksi calon PNS (CPNS), khususnya yang berusia di bawah 35 tahun.
Mantan politisi fraksi PDI Perjuangan itu menghitung lebih dari 300 ribu orang pegawai honorer tidak melamar PPPK. Sebab, pemerintah daerah setempat dan kementerian/lembaga tidak menyediakan formasinya karena dirasa membebani anggaran daerah. Aturannya, alokasi untuk gaji dalam APBD maksimal hanya 30 persen. Persoalan ini harus dibenahi agar proses peralihan dari honorer menjadi PPPK dapat berjalan lancar.
Tak kalah penting, Komisi II DPR bertekad untuk segera merevisi UU ASN. Bakal diatur sanksi pidana bagi pejabat yang nekat merekrut pegawai honorer. “Agar ke depan persoalan honorer ini tidak menjadi beban kita lagi di masa mendatang,” harapnya.
Pada hari yang sama, Rifqi memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU 20/2023 akan membuat rotasi ASN dari Pemerintah Daerah (Pemda) bisa seperti anggota TNI, Polri, Kejaksaan. Komisi II akan fokus membahas RUU tersebut karena masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Melalui revisi itu diharapkan sistem meritokrasi ASN terbangun merata secara nasional.
"Mungkin kami mulai dari eselon II ke atas, itu semua akan jadi ASN pusat, agar kepala dinas, sekretaris daerah, dan seterusnya itu bisa dirotasi dengan cukup baik secara nasional," ujar Rifqi sebagaimana dikutip antaranews.com.
Ke depan ASN berpeluang untuk berpindah ke daerah lain. Misalnya, ASN yang punya keahlian sangat baik, bisa bertugas di kabupaten lainnya. "Polisi, tentara, jaksa, itu bisa rotasi nasional, maka ASN juga kita harapkan punya kemampuan itu," lanjutnya.
Selain itu, dia mengatakan ASN yang sudah mendapatkan beasiswa untuk menempuh studi di luar negeri, kemampuannya berpotensi menurun karena kembali ke kampung halamannya. Maka orang-orang tersebut perlu dirotasi secara nasional.
"Dia sudah S2 dan S3 dapat beasiswa ke luar negeri, ketika pulang ke kampung lagi kapasitas kemudian menjadi menurun," kata dia.
Maka dari itu, nantinya Komisi II DPR RI akan membahas mekanisme rotasi nasional bagi ASN itu ketika membahas RUU ASN. Selain itu, RUU ASN tersebut menurutnya akan membenahi masalah netralitas ASN terkait pemilu atau pilkada.
"Maka dari itu residu pilkada yang membuat ASN kita tidak netral, itu kita coba benahi di UU ASN," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusu meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, wali kota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dede menegaskan kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba direkrut menjadi pegawai honorer atau PPPK.
"Sebagaimana kita ketahui pilkada langsung baru saja terjadi. Dan juga kita pahami kadang-kadang siapapun calon terpilih, atau gubernur terpilih biasanya suka memasukkan tim sukses untuk menjadi honorer atau PPPK," kata Dede sebagaimana dikutip antaranews.com.
Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta menyelenggarakan seleksi gelombang kedua untuk menampung peserta seleksi PPPK yang belum lolos. Dede melihat masih terdapat permasalahan terkait seleksi tersebut, karena yang lolos hanya sebanyak 1,7 juta orang. Menurut dia, hal itu menjadi penting untuk mencegah potensi adanya timses yang tiba-tiba menjadi pegawai pemerintah.
Dede mendapati masih banyak honorer atau PPPK yang kebingungan soal formasi penempatannya. Karena banyak yang mengira bahwa formasi tersebut harus linier dengan bidang keahlian berdasarkan pendidikannya.
"Nah sementara konsep kita saat ini adalah siapapun yang sudah bekerja, mengajar, apalagi dulu kami memperjuangkan gurunya misalnya, itu dia harus masuk database di sistem."
Dede berharap seleksi gelombang kedua dapat dilaksanakan Maret atau April 2025. Seleksi gelombang kedua itu bisa menjadi perpanjangan dari proses yang sudah selesai pada Desember 2024.
