Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi pekerjaan rumah penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat berharap aparat penegak hukum menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi, termasuk merampas semua aset hasil kejahatan. Komisi III DPR tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sejumlah pihak telah diundang untuk memberikan masukan.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya berkomitmen menyusun RUU Perampasan Aset secara terbuka, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di berbagai daerah. Komitmen itu diperkuat melalui kunjungan kerja reses Komisi III DPR ke Provinsi Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
Habiburokhman menjelaskan kunjungan kerja itu menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi Komisi III sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan aparat penegak hukum terkait substansi RUU Perampasan Aset. Komisi III juga menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran dengan mendengarkan berbagai tantangan penegakan hukum, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang kompleks.
"Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan proses pembentukan undang-undang berlangsung secara terbuka, partisipatif, dan mengakomodasi berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan di daerah. Penyusunan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya berangkat dari perspektif nasional, tetapi juga harus mengakomodasi karakteristik persoalan hukum dan tindak pidana di setiap daerah," kata Habiburokhman kepada awak media, Selasa (28/7/2026).
Baca juga:
- 2 Peradi Sepakat RUU Perampasan Aset Perlu Atur Perlindungan Pihak Ketiga Beriktikad Baik
- Silang Pendapat Akademisi dan Praktisi Soal Doktrin BJR Masuk RUU Perampasan Aset
Politisi partai Gerindra ini menjelaskan, dari berbagai aspirasi yang diterima terdapat kesamaan pandangan bahwa negara memerlukan instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengejar hasil kejahatan, tidak hanya menghukum pelakunya. Paradigma pemberantasan tindak pidana perlu diarahkan pada pelacakan aliran dana dan aset hasil kejahatan agar kejahatan tidak lagi menjadi sarana memperoleh keuntungan ekonomi.
"Paradigma pemberantasan kejahatan saat ini harus bergeser dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the asset. Kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi," ujarnya.
Habiburokhman menekankan penguatan kewenangan negara dalam RUU Perampasan Aset harus diimbangi dengan perlindungan HAM, menghormati prinsip due process of law, kepastian hukum, mekanisme pengawasan yang efektif, dan perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan Komisi III DPR ingin memastikan RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat, adil, proporsional, dan tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja reses akan menjadi bahan penting dalam proses pembahasan RUU di DPR RI.
"Kami berharap RUU tentang Perampasan Aset dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, implementatif, dan memiliki legitimasi publik yang kuat karena disusun melalui proses yang terbuka serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan di berbagai daerah," timpalnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR, Rudianto Lallo, mengatakan secara umum Komisi III DPR berkomitmen membahas RUU Perampasan Aset baik di masa sidang dan reses. Pembahasan RUU dilakukan secara matang, cermat, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
Terbuka peluang bagi Komisi III DPR untuk menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) di masa reses. Kegiatan ini penting sebagai upaya melibatkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation). Berbagai elemen masyarakat dapat dilibatkan mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil (civil society).
"Memang Komisi III tidak mengenal waktu, reses tidak reses tetap mengundang para akademisi, praktisi hukum, akademisi hukum, maupun perwakilan civil society untuk kita dengar masukannya seputar RUU Perampasan Aset yang kita target rampung tahun ini," ujar Rudianto, Senin (27/7/2026) kemarin.
Anggota parlemen dari fraksi partai NasDem itu menekankan DPR tidak mau terburu-buru dalam merumuskan norma hukum RUU Perampasan Aset. Sebab beleid ini nanti menjadi instrumen penting aparat penegak hukum dalam memulihkan serta mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Rudianto menjelaskan proses penyusunan RUU Perampasan Aset butuh kecermatan sehingga UU yang diterbitkan dapat dijalankan aparat penegak hukum. Menutup celah agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Struktur hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan beleid ini sehingga harus ada tafsir dan implementasi yang tepat.
"Kita mau undang-undang ini lahir lalu kemudian ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih. Karena itu perlu kehati-hatian. Struktur hukum kita kan ada tiga, Polisi, Jaksa, KPK yang akan menafsirkan dan menjalankan UU ini. Kalau struktur ini belum bersih, perlu dirumuskan norma yang betul-betul bisa menjaga struktur hukum kita agar dalam menjalankan UU ini nantinya tidak justru dimanfaatkan," ujarnya.
Soal perdebatan mengenai aspek perlindungan HAM, privasi, hingga kejelasan tata kelola aset hasil perampasan, Rudianto menilai pentingnya penyelarasan norma. Tujuannya, negara dapat melakukan perampasan aset melalui mekanisme hukum yang sah dan disetujui cabang kekuasaan yudikatif. Khususnya pada kondisi di mana pemilik aset berstatus DPO, melarikan diri ke luar negeri, atau telah meninggal dunia.
Wacana pembentukan badan khusus pengelola aset menurut Rudianto menjadi poin krusial yang dibahas Komisi III DPR. Terutama bagaimana memastikan aset-aset yang dirampas terdata dan dikelola secara transparan.
"Diskusi soal pentingnya ada badan khusus yang mengelola aset nanti yang dirampas itu menarik juga. Jangan sampai aset dirampas tidak tahu entah berantakan kemana. Barang bukti atau barang disita ujungnya tidak jelas pengelolaannya. Kalau Kejaksaan kan sudah ada Badan Pemulihan Aset, bagaimana dengan KPK dan Polri? Inilah yang mau kita sinkronkan semua," tutupnya.
















