Menurut Harry, terpilihnya Mirza sebagai DGS BI untuk menggantikan Darmin Nasution, yakni sampai Juli 2014. Namun, Mirza bisa saja menjabat sebagai DGS BI selama lima tahun, apabila mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan.
Dalam Pasal 41 ayat (5) UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI menyatakan anggota dewan gubernur diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan berikutnya.
Mengenai jabatan pergantian antar waktu ini, kata Harry, MK telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar. Dalam putusannya, MK membatalkan Pasal 22 ayat (1) khususnya frasa “pergantian antarwaktu” (anggota BPK) dan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK karena bertentangan dengan UUD 1945. Putusan yang sama juga pernah diuji untuk jabatan pimpinan KPK.
“Mirza bisa menggugat ke MK untuk supaya miliki jabatan lima tahun, selama belum diubah, masa jabatan (Mirza sebagai DGS BI, red) berakhir 2014,” kata Harry. Namun ia membantah jika hal ini dianggap saran untuk Mirza.
Harry menilai, dari putusan voting terlihat bahwa kedua calon yang diajukan Presiden SBY sama-sama memiliki kompetensi yang baik. Hal ini terlihat dari terdapatnya anggtoa dewan yang memilih kedua calon sebagai DGS BI. “Kompetensi kedua calon ini cukup kompeten. Jika suara yang menolak lebih besar, maka tidak kompeten,” katanya.
Terkait informasi yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa transaksi yang pernah dilakukan Mirza pada tahun 2012 itu bukanlah transaksi mencurigakan. Menurut Harry, dari informasi PPATK, transaksi Mirza tersebut masih sesuai dengan profilnya sebagai pejabat plat merah ataupun Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Itu lingkup profil yang wajar,” pungkasnya.
