Optimalisasi pemulihan keuangan negara atau asset recovery menjadi agenda utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menindaklanjuti 33 data Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Data LHA hingga Mei 2023 diklaim menyelamatkan pemulihan aset sebesar Rp154,10 miliar dari target Rp141 miliar di tahun 2023. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/6/2023). “Adapun total transaksi dari ke-33 LHA tersebut jumlahnya mencapai lebih dari Rp 25 triliun,” ujarnya.
Sementara pada tahun 2022 lalu, aset hasil tindak pidana korupsi (Tipikor) yang telah dikembalikan ke kas negara jumlahnya mencapai Rp575,54 miliar atau meningkat sebesar Rp158,8 miliar jika dibandingkan pada tahun 2021. Catatan ini, kata Ali, menunjukkan adanya tren peningkatan asset recovery setiap tahunnya. Peningkatan asset recovery setiap tahun tentunya menjadi kabar baik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dia merinci dari sejumlah LHA tersebut. Seperti 5 LHA dalam proses telaah oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) dan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN, 11 LHA dalam tahap penyelidikan. Kemudian 12 naik ke tahap penyidikan, 3 LHA dilimpahkan ke Mabes Polri, dan 2 lainnya masih dilakukan konfirmasi ke PPATK.
Baca juga:
- Mendorong Penerapan Asset Recovery dalam Pemberantasan Korupsi
- KPK Catat Pengumpulan Asset Recovery Sebesar Rp313,7 Miliar Semester I
Dari data 12 LHA yang menjalani proses hukum, KPK telah memproses sebanyak 16 orang, di mana satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 15 orang lainnya saat ini sudah menjadi terpidana. Dari ke-16 orang tersebut nilai transaksinya mencapai Rp8,5 triliun.
“Tindak lanjut data PPATK tersebut merupakan komitmen KPK dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi (TPK) di Indonesia. Data LHA PPATK merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan optimalisasi pemulihan keuangan negara atau asset recovery,” ungkap Ali.
“Namun demikian, KPK terus mengoptimalkannya dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan barang sitaan atau rampasan agar terjaga nilai ekonomisnya. Salah satunya dengan memberdayakan Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur,” katanya.
Pria berlatarbelakang jaksa itu melanjutkan, tidak hanya itu pada tahun 2023 KPK pun telah mengenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada empat orang tersangka. Pengenaan pasal dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU penting dilakukan untuk melakukan optimalisasi aset hasil korupsi.
“Karena seringkali KPK menemukan fakta bahwa koruptor senang menyamarkan dan menyembunyikan harta hasil korupsinya,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai penggunaan mekanisme TPPU dalam pemberantasan korupsi oleh KPK masih belum berjalan maksimal. Setidaknya ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki lembaga antirasuah itu dalam menyidik dan menuntut berkaitan kejahatan TPPU yang ditangani KPK.
Salah satu yang jadi sorotan, KPK belum pernah menggunakan kewenangan menunda transaksi harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Padahal sesuai dengan Pasal 70 UU 8/2010, Yunus menjelaskan penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui dan diduga hasil kejahatan.
Pasal 70 ayat (1) menyebutkan, “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”. Sedangkan ayat (3) menyebutkan, “Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja”.
Kemudian ayat (4) menyebutkan, “Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim”. Sedangkan ayat (5) menyebutkan, “Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi”.
“Pergunakanlah Pasal 70 UU TPPU untuk mencegah hilangnya harta kekayaan hasil korupsi,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu.
