Pertemuan di Brussel itu kedua pihak membahas pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia termasuk dialog damai Papua yang digagas Komnas HAM. Pada kesempatan tersebut, Eamon menyebut pada intinya Uni Eropa menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia serta mendukung langkah Komnas HAM.
Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Ardiputra, mengapresiasi inisiatif Komnas HAM bertemu dengan Komisi Tinggi HAM PBB dan Utusan Khusus Uni Eropa Bidang HAM dalam rangka menyampaikan perkembangan penegakan HAM di Indonesia. Termasuk persoalan penegakan HAM di Papua.
Menurut Ardi, kunjungan Komnas HAM itu dilakukan antara lain karena rendahnya respon pemerintah Indonesia terhadap usulan dialog damai dalam penyelesaian konflik Papua. “Sebelum kunjungan internasional ini, Komnas HAM telah menyampaikan usulan dialog damai ini kepada Presiden Joko Widodo. Namun, rendahnya respon Pemerintah atas usulan dialog damai ini membuat Komnas HAM berinisiatif mencari dukungan internasional,” kata Ardi ketika dihubungi, Senin (20/6/2022).
Ardi berharap Komnas HAM terus mendorong dan meyakinkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan dialog damai dalam penyelesaian konflik dan menghindari pendekatan keamanan atau militer di Papua. Komnas HAM seharusnya menyuarakan kepada pemerintah untuk menarik pasukan TNI-Polri di Papua yang jumlahnya sudah tidak proporsional.
Kehadiran pasukan militer (TNI-Polri) di Papua dalam jumlah yang besar telah berimplikasi pada eskalasi dampak kemanusiaan di Papua, seperti pelanggaran HAM dan pengungsian. Di sisi lain, Papua saat ini tidak berstatus sebagai daerah darurat konflik atau darurat militer, maka jumlah aparat keamanan dan militer di Papua seharusnya proporsional dan pendekatan penyelesaian konflik di Papua juga seharusnya dilakukan dengan jalan dialog damai secara politik.
“Penarikan pasukan TNI-Polri dari Papua yang saat ini jumlahnya sudah tidak proporsional penting dilakukan untuk menghindari dugaan adanya keterlibatan aparat negara untuk kepentingan perlindungan bisnis orang-orang tertentu di pemerintahan,” bebernya.
Ia mendesak penyelesaian konflik harus menyentuh akar persoalan konflik di Papua. Jika merujuk pada hasil kajian LIPI, terdapat empat akar persoalan konflik Papua, yaitu: kegagalan pembangunan, diskriminasi dan marjinalisasi orang Papua asli, pelanggaran HAM dan kekerasan negara, serta pelurusan sejarah integrasi Papua ke Indonesia. “Maka jalan penyelesaian yang paling tepat tentunya adalah jalan dialog, bukan dengan pendekatan militer atau keamanan.”
Terakhir, Ardi mendorong Komnas HAM menggalang dukungan pada tingkat nasional untuk penyelesiaan konflik Papua secara damai melalui dialog. Yaitu dengan meyakinkan partai-partai politik, ormas-ormas besar di Indonesia, tokoh-tokoh politik serta jaringan akademisi di seluruh Indonesia, bahwa damai di Papua hanya dapat diwujudkan melalui dialog, bukan dengan senjata.