“Dalam lanskap yang semakin dipengaruhi AI, memastikan bahwa jurnalis mendapatkan kompensasi yang adil untuk pekerjaan mereka menjadi masalah yang kritis,” ujarnya..
Head of Gordon Institute of Business Science (GIBS) Media Leadership Think Tank, Michael Markovits menyoroti lemahnya infrastruktur pendanaan bagi media independen.
Jurnalisme sebagai public goods atau barang publik yang vital, tetapi tidak memiliki dukungan ekonomi yang memadai seperti sektor publik lainnya. Padahal, kelangsungan jurnalisme sama pentingnya dengan kebutuhan dasar seperti makanan dan air.
“Berbagai pemangku kepentingan dari media dan perusahaan teknologi perlu duduk bersama untuk menemukan ekosistem ekonomi terbaik yang akan membantu industri media bertahan di tengah disrupsi digital,” ujar Markovitz.
Perwakilan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA), Prof Masduki menegaskan urgensi pembentukan dana abadi untuk jurnalisme publik di Indonesia untuk menjawab minimnya dukungan finansial bagi media lokal. Selain itu, meski bersumber dari anggaran negara, pendanaan tidak boleh mengancam independensi redaksi.
“Kita perlu segera membentuk dana abadi untuk jurnalisme publik, yang diperkuat dengan peraturan terkait. Namun pembuatan kebijakan di Indonesia bisa memakan waktu yang sangat lama,” kata Masduki.
Dalam hal pemanfaatan teknologi, Direktur Eksekutif Associação de Jornalismo Digital (AJOR), Maia Fortes mengatakan bahwa penting sekali menghadirkan regulasi untuk AI yang mendukung pluralitas dan inklusivitas ekosistem media digital. AJOR sendiri aktif berkolaborasi dengan kelompok hak-hak digital dan kelompok yang fokus terhadap AI dan jurnalisme di Brasil.
“AI harus diatur agar dampaknya memperkuat ekosistem jurnalisme digital, ini sangat penting untuk menjaga demokrasi kita yang sudah rapuh,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua AMSI, Wahyu Dhyatmika melihat adanya ketimpangan kekuatan antara media lokal dan raksasa teknologi global seperti Google dan Meta. Untuk itu, dia mengajak negara-negara Global South untuk bersatu memperkuat posisi media lokal.
“Para pembuat kebijakan harus membuat regulasi yang kuat untuk melindungi kepentingan perusahaan media lokal dalam menghadapi perusahaan-perusahaan teknologi tersebut,” pungkas Wahyu.
