Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-2 Dibuka, Konflik Rempang Ikut Dibahas
Terbaru

Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-2 Dibuka, Konflik Rempang Ikut Dibahas

Diikuti 100 peserta konferensi terseleksi dari seluruh wilayah Indonesia. Tema yang diangkat dalam rangka mengawal kualitas Pemilu 2024 sebagai cermin kualitas demokrasi Indonesia.

Oleh:
Normand Edwin Elnizar
Bacaan 3 Menit
Ketua MK Anwar Usman menabuh gong tanda pembukaan Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-2 didampingi Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono (paling kiri) dan Ketua Umum APHTN-HAN M.Guntur Hamzah (tengah), Jumat (29/9). Foto: NEE
Ketua MK Anwar Usman menabuh gong tanda pembukaan Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-2 didampingi Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono (paling kiri) dan Ketua Umum APHTN-HAN M.Guntur Hamzah (tengah), Jumat (29/9). Foto: NEE

Konferensi Nasional ke-2 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) resmi dibuka, Jumat (29/9) malam di Batam, Kepulauan Riau. Pembukaan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Sejumlah isu hukum aktual tentang dinamika negara jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dibahas, termasuk konflik agraria di Rempang, Batam.

"Beberapa hal yang juga kita kaji tentang dinamika ketatanegaraan dan isu lingkungan, salah satunya kasus Pulau Rempang. Itu juga akan menjadi topik bahasan kita di dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-2 ini," kata Ketua Panitia konferensi, Jimmy Z. Usfunan dalam sambutannya. Tema besar yang diangkat konferensi ini adalah tema “Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945”.

Jimmy mengatakan ada 100 peserta konferensi terseleksi dari seluruh wilayah Indonesia telah hadir untuk memaparkan makalahnya. Wilayah yang tercatat antara lain dari Pulau-pulau besar mulai dari Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan Papua.

Baca Juga:

"Insya Allah hasil konferensi ini akan disampaikan dalam sebuah buku untuk didistribusikan ke lembaga-lembaga terkait dan masyarakat sebagai referensi," kata Ketua Umum APHTN-HAN, M. Guntur Hamzah. Hakim Konstitusi ini menjelaskan APHTN-HAN punya tanggung jawab intelektual ikut membangun bangsa.

Lembaga-lembaga terkait yang dimaksudnya antara lain Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bahkan juga Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. "APHTN-HAN berkepentingan untuk melihat sikap dan gagasan dari berbagai pihak yang akan ikut dalam kontestasi Pemilu 2023," kata Guntur.

Hukumonline.com

Ketua Umum APHTN-HAN M.Guntur Hamzah saat memberi sambutan sebelum meresmikan pembukaan Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-2.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait