Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 100/PUU-XXII/2024, mengabulkan untuk sebagian judicial review yang diajukan oleh Dosen FH UI Togi M. P. Pangaribuan terkait Putusan Arbitrase Internasional. Dalam amarnya, Mahkamah menyatakan bahwa kata “dianggap” dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dengan dihapuskannya frasa “dianggap” itu, maka bunyi lengkap Pasal 1 angka 9 UU AAPS pasca Putusan MK menjadi, ‘Putusan Arbitrase internasional adalah Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai putusan arbitrase internasional”.
Baca Juga:
MK Pertegas Konsep Teritorial dalam Putusan Arbitrase Internasional
Putusan Arbitrase Internasional Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024
Tafsir baru MK tersebut dibahas dalam webinar bertajuk “Konsep Putusan Arbitrase Internasional Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024” yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Sabtu (18/1/2025) kemarin. Dalam webinar itu, Togi Pangaribuan mengurai latar belakang pengajuan permohonon ke MK, sampai dengan dikeluarkannya Putusan 100/PUU-XXII/2024.
Ia menjelaskan konsekuensi dari Putusan Nomor 100/PUU-XXII/2024, MK tetap mengakui asas teritorialitas dan asas nasionalitas dalam Pasal 1 angka 9 UU AAPS, yang dihilangkan hanya kata “dianggap” dan diserahkan kepada pembuat UU untuk mengatur lebih lanjut. Untuk itu, sebelum ada pengaturan lebih lanjut, maka yang dijadikan pedoman adalah Pasal 66 dan Pasal 67 UU AAPS.
“Artinya, sampai ada pengaturan lebih lanjut maka Indonesia hanya menganut asas territorial,” jelas Togi.
Dalam pertimbangannya, MK menilai keberadaan kata “dianggap” dalam norma Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 telah menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Kata “dianggap” disebut dapat membuka berbagai penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan selera masing-masing Ketua Pengadilan Negeri, ketika menerima permohonan eksekusi suatu putusan arbitrase. Dalam keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dalam diskusi yang sama, Guru Besar FH Universitas Nasional, Basuki Rekso Wibowo mengakui bahwa masalah tersebut selama ini telah luput dari perhatian praktisi dan akademisi. Padahal, sejatinya dapat menimbulkan implikasi yuridis yang demikian besar. Ia mengapresiasi kejelian Togi dalam melayangkan permohonan JR terkait pasal ini.
Basuki mengkategorikan Pasal 1 angka 9 UU AAPS dalam dua konsep yakni konsep territorial sempit dan konsep territorial luas. Bertolak dari konsep territorial sempit, kata dia, bila putusan arbitrase internasional hanya dilekatkan pada putusan arbitrase yang dibuat ‘diluar’ wilayah Indonesia, maka apakah putusan yang dijatuhkan lembaga arbitrase atau arbiter perseroangan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia hanya dapat dimaknai sebagai putusan arbitrase nasional? Bagaimana jika ada “unsur asing” yang terkandung dalam perkara atau dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa?
“In casu terdapat perbedaan nasionalitas pihak-pihak berperkara, atau menyangkut kontrak yang bersifat internasional, atau kedudukan obyek sengketa (sebagian atau seluruhnya) berada diluar territorial Republik Indonesia, atau adanya pilihan hukum asing,” ujar Basuki mencontohkan.
Kendatipun Putusan MK memiliki kekuatan “final dan mengikat” serta bersifat “erga omnes”, tuturnya, namun tetap terbuka untuk dikaji dan dikritisi secara akademis
Ikut menyikapi Putusan MK ini, Guru Besar FH UNAIR Yohanes Sogar Simamora memandang perlu segera dilakukan pencabutan Undang-Undang AAPS. Selanjutnya, dibuat dua Undang-Undang Arbitrase yang bersifat domestik dan internasional. Selain itu, ia memandang perlu juga segera dibentuk Perma sebagai tindak lanjut dan acuan terkait dengan putusan arbitrase internasional.
“Hal ini perlu untuk dilakukan dalam rangka membangun lembaga arbitrase di Indonesia yang lebih kuat,” tegasnya.
Adapun perbedaan antara arbitase domestik dan arbitrase internasional ini, bila disederhanakan untuk arbitrase domestik dapat dilihat dari para pihak yang bersengketa, yurisdiksi serta fungsi pengawasan negara melalui pendaftaran di pengadilan. Sedangkan untuk arbitarse internasional harus memuat unsur internasional terkait substansi, forum, dan seat of arbitration serta fungsi pengawasan negara berdasarkan kedaulatan melalui proses rekognisi. Ke depannya diharapkan revisi UU AAPS dapat memperjelas aturan dan prosedur layaknya Singapura yang telah mengatur berbagai hal terkait putusan arbitrase secara komperehensif.
















