Konsepsi UUPA tentang Terjadinya dan Hapusnya Hak Atas Tanah
OPINI

Konsepsi UUPA tentang Terjadinya dan Hapusnya Hak Atas Tanah

Hak atas tanah itu timbul jika ada hubungan hukum antara orang (subjek) dengn tanah (objek), yang melahirkan kewenangan/hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan turunannya.

•Bacaan 5 Menit
MS
Penulis Opini

Keempat, bagaimana jika subjek sudah menguasai secara fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh subjek dan pendahulu-pendahulunya, sedangkan alat bukti tertulis tidak ada lagi? Maka, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku terkait pendaftaran tanah, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan yang bersifat pengakuan terhadap HAT yang sudah dimiliki oleh pemohon. SK pengakuan hak bersifat declaratoir.

Hapusnya Hak Atas Tanah

Ketentuan tentang hapusnya HAT diatur dalam UUPA dan aturan pelaksananya. Dalam hal ini PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pada intinya, jika sebab musabab hapusnya HAT itu dipenuhi, maka seketika itu juga (demi hukum), HAT-nya hapus, dan tanah kembali kepada asal perolehannya (TN, tanah HPL, tanah HM). Hapusnya HAT, menghapuskan hubungan hukum antara subjek dengan bekas HAT-nya. Akibat hukumnya, subjek tidak lagi mempunyai hak untuk menguasai/menggunakan/mengusahakan tanahnya yang statusnya sudah kembali menjadi TN/tanah HPL/tanah HM.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali peraturan terkait dengan pembaruan HGU/HGB/HP yang dapat dimohon dua tahun setelah pemberian hak atau perpanjangan hak berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2), 41 ayat (2), dan 56 ayat (2) PP 18/2021. Jika selama dua tahun belum dimohonkan pembaruan haknya dan di atas tanah yang sudah berstatus TN tersebut, bekas pemegang hak masih melakukan kegiatan di atas bidang tanah yang bersangkutan. Artinya pembuat kebijakan memperbolehkan bekas pemegang hak melakukan kegiatan di atas bidang tanah yang sudah berstatus sebagai TN tanpa alas hak yang sah. Selama HAT (baru) belum dimohon dan belum terbit SK Pemberian HAT-nya, maka HAT belum terjadi karena penetapan pemerintah bersifat konstitutif.

Demikian juga, perlu ditinjau kembali ketentuan yang memberikan ganti kerugian atas tanah yang jangka waktunya HAT-nya sudah berakhir dalam rangka pengadaan tanah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yuncto PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pertanyaannya, bagaimana akibat hukumnya pemberian ganti kerugian atas tanah yang sudah bersatus TN? Ganti kerugian memang dapat diberikan atas bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atas tanah tersebut, tetapi bukan untuk tanah yang statusnya sudah kembali menjadi TN.

Peraturan akan efektif jika didasarkan pada pemahaman yang utuh tentang konsep yang mendasarinya. Jika hal ini diabaikan, maka yang akan terjadi adalah silang sengkarut dalam kebijakannya dan berlanjut ketika kebijakan itu diimplementasikan. Yang terjadi adalah ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

 

*) Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H, MCL., MPA., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

hak atas tanahagrariapertanahan
Maria SW Sumardjono

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info