Berdasarkan surat tersebut memang para terdakwa dalam perkara ini memperoleh pidana percobaan. Namun sebelum itu, Kenny telah lebih dahulu tersandera dan mengalami penahanan selama hampir dua bulan, menanggung beban dan kerugian fisik serta psikis atas persoalan perdata yang dipaksakan sebagai perkara pidana.
In-House dan Kriminalisasi Sengketa Bisnis
Di luar sengketa perdata itu sendiri, seperti terlihat dalam perkara Kenny, kriminalisasi hubungan kontraktual membawa bahaya lain yang kerap luput dibahas: ancaman pemidanaan terhadap staf perusahaan yang menjalankan tugas profesionalnya, baik staf hukum, keuangan, akuntansi, kepatuhan, maupun manajemen risiko bisnis.
Dalam dunia korporasi modern, keputusan manajemen selalu didahului analisis dan rekomendasi profesional internal yang bersifat advisory, bukan keputusan final. Jika perbedaan penafsiran kontrak atau kegagalan bisnis dapat ditarik ke ranah pidana, dan masukan profesional tersebut dijadikan dasar tuduhan “turut serta” melakukan kejahatan, maka setiap staf hukum yang memberikan opini kontraktual atau staf keuangan yang merekomendasikan kebijakan tertentu berpotensi terancam pidana.
Jika pendekatan ini dibiarkan, setiap staf hukum yang memberi pendapat kontraktual, atau staf keuangan yang merekomendasikan kebijakan tertentu, berpotensi menghadapi ancaman pidana dan menjadi sandera dalam perang dagang perusahaan tempatnya bekerja dengan pihak lawan bisnis. Dampaknya tidak hanya chilling effect di dalam perusahaan, tetapi juga menurunnya kualitas pengambilan keputusan, rusaknya kepastian hukum, dan terganggunya iklim dunia usaha di Indonesia.
*) Fredrik J. Pinakunary dan Hendra Setiawan Boen. Keduanya adalah Senior Partner pada Fredrik J. Pinakunary Law Office dan Managing Partner pada Frans & Setiawan Law Office
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
