Masalah timbul ketika setiap kegagalan bisnis atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan atau perbedaan penafsiran dianggap sebagai bukti niat jahat sejak awal. Logika semacam ini berbahaya, karena menempatkan risiko bisnis dan perbedaan penafsiran kontrak sebagai perbuatan pidana. Pada titik inilah hukum pidana dipaksa menjadi alat penyelesaian sengketa perdata.
Dalam tataran ideal, aparat penegak hukum diharapkan mampu memilah secara tegas apakah suatu peristiwa merupakan murni sengketa perdata atau mengandung unsur pidana. Namun dalam praktik, tidak jarang laporan tetap diproses meskipun akar permasalahannya jelas bersumber dari perjanjian.
Sebagian penyidik berpegang pada asas bahwa “laporan harus diterima” karena membuat laporan polisi merupakan hak setiap warga negara. Penilaian substansial kemudian diserahkan sepenuhnya pada proses pembuktian. Persoalannya, proses ini seringkali berlangsung tertutup, sementara terlapor tidak memiliki akses yang memadai untuk mengetahui dan menguji bukti-bukti yang digunakan untuk melawan dirinya.
Pendekatan ini memang dapat dimengerti secara administratif, tetapi dampaknya sangat serius: terlapor sudah langsung menanggung beban stigma pidana, tekanan psikologis, gangguan reputasi, hingga kerugian bisnis, bahkan sebelum ada putusan pengadilan.
Kenny Wisha Sonda, Pendapat Hukum di Kursi Terpidana
Pada tingkat yudisial, pengadilan sebenarnya telah berulangkali menegaskan bahwa tidak setiap wanprestasi dapat dipidana. Salah satu rujukan penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 yang menegaskan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah merupakan wanprestasi, bukan penipuan, kecuali jika sejak awal perjanjian tersebut didasarkan pada iktikad buruk.
Sayangnya, koreksi semacam ini sering datang terlambat, setelah proses penyidikan dan persidangan yang panjang. Bagi klien yang kami dampingi, putusan bebas atau lepas dari tuntutan tidak selalu berarti pemulihan keadaan seperti sedia kala.
Fenomena kriminalisasi sengketa perdata menemukan ilustrasi yang sangat nyata dalam perkara Kenny Wisha Sonda, seorang in-house legal counsel yang diproses secara pidana karena menjalankan tugas profesionalnya memberikan pendapat hukum kepada pimpinan perusahaan tempat ia bekerja.
