Dalam perkara ini, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mendakwa Kenny Wisha Sonda turut serta melakukan penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuduhan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa pendapat dan instruksi hukum yang ia berikan memungkinkan perusahaan tempatnya bekerja menguasai secara melawan hukum hak pendapatan dari perusahaan lain yang memiliki 49% participating interest, dengan potensi kerugian lebih dari USD 31 juta.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Kenny bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan dengan masa percobaan dua bulan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung.
Namun, perkara ini menjadi sangat menarik sekaligus problematis karena adanya dissenting opinion dari Hakim Agung Sigid Triyono, S.H., M.H. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2025 tanggal 20 Agustus 2025, ia secara tegas menyatakan bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah hubungan keperdataan dalam bentuk perjanjian.
Fakta persidangan menunjukkan adanya empat perjanjian kerja sama antara PT Energi Maju Abadi dan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd yang seluruhnya dibuat secara sah. Sengketa yang timbul, menurut Hakim Agung Sigid Triyono, berakar pada perbedaan penafsiran kontraktual mengenai kapan dan dalam kondisi apa hak distribusi pendapatan dapat dilakukan.
Pendapat hukum yang dijadikan dasar tuduhan pidana justru merupakan pendapat yang diberikan Kenny dalam kapasitasnya sebagai in-house counsel dan berada dalam ruang lingkup tugas jabatannya. Oleh karena itu, menurut dissenting opinion tersebut, tidak terdapat dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada Kenny. Jika terjadi wanprestasi, penyelesaiannya adalah gugatan perdata atau arbitrase, bukan pemidanaan terhadap pegawai perusahaan. Atas dasar itu, Kenny seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
Ironisnya, mayoritas Majelis Hakim pada dasarnya ikut mengakui bahwa hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh perjanjian. Perbedaannya hanya terletak pada penafsiran bahwa menurut dua hakim agung, hak tersebut sudah ada sementara menurut satu hakim agung tersisa, hak tersebut masih perlu diselesaikan secara keperdataan. Jika demikian, sengketa ini secara konseptual adalah sengketa kontraktual yang semestinya diselesaikan melalui forum yang telah dipilih para pihak yaitu arbitrase.
Terlebih, perkara ini pada akhirnya juga selesai melalui perundingan damai dengan kalkulasi bisnis dan pertimbangan komersil yaitu PT EMP Energi Jaya (EEJ), anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), sebagai induk perusahaan dari PT Energi Maju Abadi mengambil alih seluruh participating interest pada Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd. Selanjutnya mengirim surat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar para terdakwa termasuk Kenny dipidana secara restoractive justice mempertimbangkan terjadinya “perdamaian” antara PT Energi Maju Abadi dan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd.
