Koperasi Merah Putih: Jalan Menuju Ekonomi Rakyat Berdaulat
OPINI

Koperasi Merah Putih: Jalan Menuju Ekonomi Rakyat Berdaulat

Jika Koperasi Merah Putih mampu mengubah rakyat dari sekadar pelaku ekonomi menjadi pemilik dan penentu kekuatan ekonominya sendiri, maka koperasi bukan hanya menjadi program pemerintah, ia menjadi salah satu jalan konstitusional menuju ekonomi Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.

•Bacaan 4 Menit
K
Penulis Opini

Sebuah koperasi bisa memiliki kantor, pengurus, badan hukum, bahkan papan nama yang bagus. Tetapi semua itu belum membuktikan bahwa ekonomi rakyat telah berdaulat. Di sebuah desa, seorang petani dapat bekerja sejak pagi, menghasilkan panen yang baik, tetapi tetap menerima harga yang tidak banyak berubah. Di sisi lain, konsumen di kota membeli produk yang sama dengan harga jauh lebih tinggi. Selisihnya tidak selalu kembali kepada petani. Di antara produsen dan konsumen terdapat rantai perdagangan yang panjang, sementara posisi tawar produsen seringkali terbatas.

Hukumonline
Hukumonline

Persoalan sederhana itu sesungguhnya menggambarkan problem besar ekonomi rakyat: rakyat menghasilkan, tetapi belum selalu memiliki daya menentukan. Di sinilah gagasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh makna strategis.

Dalam Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kekuatan ekonomi desa dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Dari sekitar 10.000 koperasi yang telah beroperasi, baru sekitar 3.300 yang dinilai berjalan optimal. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia adalah tantangan kebijakan.

Mendirikan koperasi relatif mudah. Menghidupkannya jauh lebih sulit. Koperasi baru benar-benar menjadi instrumen ekonomi rakyat ketika ia mampu membeli hasil produksi anggota, membuka akses pasar, memperkuat posisi tawar, menyediakan kebutuhan dengan harga wajar, menciptakan nilai tambah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggota.

Karena itu, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak badan usaha yang berhasil dibentuk. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak koperasi yang benar-benar melakukan transaksi, sehat secara keuangan, produktif, dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Di sinilah kita perlu melakukan otokritik secara konstruktif.

Jangan sampai koperasi berhenti pada tahap administratif: akta selesai, pengurus terbentuk, kantor tersedia, tetapi kegiatan usaha tidak berkembang. Jangan pula koperasi menjadi terlalu bergantung pada program atau bantuan pemerintah, sehingga ketika dukungan berkurang, kegiatan ekonominya ikut melemah. Koperasi adalah badan usaha milik anggota. Karena itu, keberlanjutannya harus bertumpu pada kekuatan bisnis dan partisipasi anggota, bukan semata-mata pada intervensi negara.

Negara tetap memiliki peran penting. Pemerintah dapat menciptakan ekosistem melalui regulasi yang sederhana, akses pembiayaan yang sehat, pendampingan, digitalisasi, infrastruktur, serta pembukaan pasar. Namun koperasi harus diberi ruang untuk tumbuh berdasarkan potensi ekonominya masing-masing. Desa pertanian tidak harus memiliki model usaha yang sama dengan desa pesisir. Desa dengan potensi perkebunan berbeda dengan desa wisata. Karena itu, yang perlu diseragamkan adalah standar tata kelola dan akuntabilitas, bukan seluruh jenis usahanya.

Halaman selanjutnya:Koperasi Merah Putih juga...
koperasiekonomipemerintah
Kaharuddin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info