Tiga tersangka dibebaskan oleh pengadilan. Dari 13 tersangka yang telah divonis penjara oleh hakim (baik di tingkat pertama, banding atau kasasi), hanya Hendrawan Haryono--terpidana kasus korupsi BLBI Aspac–-yang berhasil dijebloskan ke penjara. Dua terdakwa lainnya tidak langsung masuk ke bui dan yang paling buruk adalah 9 orang terdakwa telah melarikan diri sebelum vonis hakim dijatuhkan.
Buruknya penanganan kasus BLBI diperparah dengan kebijakan Jaksa Agung (saat masih dijabat oleh MA Rachman) yang menghentikan proses penyidikan (SP3) terhadap 10 tersangka korupsi BLBI pada tahun 2004. Alasan Kejaksaan menghentikan penyidkan karena para tersangka telah mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL) dari badan Penyehatan Perbankan Nasioanal (BPPN).
Berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Release and Discharge, debitor yang dianggap kooperatif dengan memenuhi kewajiban atau utangnya kepada BPPN harus mendapatkan pembebasan dari segala tuntutan hukum.
Padahal Inpres No. 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar bagi Kejaksaan dalam mengeluarkan SP3 bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Misalnya, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Dengan demikian jelas bahwa pengembalian aset atau utang sejumlah tersangka korupsi kepada negara, tidak serta merta menghapuskan proses tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Seharusnya pihak Kejaksaan Agung tetap memproses para tersangka yang terlibat kasus BLBI hingga tahap penuntutan di Pengadilan.
Penegasan Jampidsus bahwa Kejagung akan mengevaluasi sekitar 30 kasus korupsi terkait BLBI selama dua bulan, dan berkas kasus yang lengkap akan segera diajukan ke persidangan setidaknya merupakan langkah awal yang baik untuk penuntasan kasus kasus korupsi kelas kakap ini. Bagimanapun juga penuntasan kasus korupsi BLBI selalu menjadi tolak ukur apakah pemerintah serius ataukah tidak dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal kedua yang perlu dicermati dari langkah yang akan diambil Kejaksaan Agung adalah rencana persidangan in absentia bagi terdakwa kasus korupsi. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, upaya menyidangkan perkara korupsi secara in absentia dapat dibenarkan. Menurut Pasal 38 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyebutkan jika terdakwa dalam perkara korupsi telah dipanggil secara sah tetapi tetap tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (in absentia).
Meskipun demikian terhadap putusan in absentia tersebut masih dibuka kesempatan bagi terdakwa atau kuasanya untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan.
