Masih dalam pasal yang sama, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengkhususan apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan. Dengan pertimbangan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Dan penetapan perampasan tersebut tidak dapat dimohonkan upaya banding.
Praktiknya upaya menyidangkan terdakwa kasus korupsi secara in absentia bukanlah suatu hal yang baru. Dalam catatan ICW, sedikitnya terdapat enam kasus korupsi pada yang diperiksa dan diputus secara in absentia dan kesemuanya merupakan terdakwa kasus korupsi BLBI.
Dalam kasus korupsi BLBI Bank Harapan Sentosa, Hendra Rahardja (dihukum seumur hidup) serta rekannya Eko Adi Putranto dan Sherly Konjogian (dihukum 20 tahun) ketika ketiganya telah melarikan diri ke luar negeri. Begitu pula Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Ariawan dalam kasus BLBI Bank Surya yang ketika dihukum seumur hidup, berada di Singapura. David Nusa Wijaya yang terlibat kasus BLBI Bank Servitia juga telah dvonis 1 tahun penjara secara in absentia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena sudah kabur entah kemana.
Terdapat beberapa keuntungan apabila suatu perkara korupsi diperiksa dan diputus secara in absentia. Pertama, untuk menjamin kepastian hukum. Selama para terdakwa melarikan diri dan belum tertangkap serta tidak diproses ke tahap penuntutan maka penanganan kasus tersebut akan terus menerus mengambang dan tidak jelas di tingkat penyidikan. Dengan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa dan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht), maka apabila terdakwa yang melarikan diri akhirnya tertangkap, maka koruptor tersebut bisa langsung dijebloskan ke penjara dan menjalani masa hukuman sesuai yang telah diputuskan oleh hakim.
Kedua, aset-aset dari pelaku korupsi bisa langsung disita dan dieksekusi oleh
Kejaksaan melalui putusan hakim. Jika mencermati kembali upaya kejaksaan agung untuk menyidangkan kasus korupsi BLBI secara in absentia dapat ditafsirkan sebagai upaya mempercepat pengembalian keuangan negara yang telah dicuri oleh para koruptor.
Harapannya majelis hakim dalam putusan (sela atau akhir) dapat memerintahkan
penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh terdakwa dan apabila telah mempunyai kekutan hukum tetap, maka aset tersebut dapat dilelang dan hasilnya masuk ke kas negara.
Lepas apakah terobosan Kejaksaan Agung untuk membuka kembali dan memproses tersangka korupsi BLBI meskipun secara in absentia akhirnya akan membawa hasil yang memuaskan atau justru sebaliknya, namun langkah tersebut harusnya didukung oleh banyak pihak dengan tetap pula untuk dilakukan pengawasan. Setidaknya langkah ini dapat menjadi pilihan atas kebuntuan penanganan kasus korupsi yang diduga merugikan negara (versi BPK) lebih dari Rp 80 triliun.
