Hal senada disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Menurutnya langkah KPK yang memutuskan untuk menindaklanjuti perkara korupsi ini patut diapresiasi. "Ada atau tidak putusan praperadilan, sudah kewajiban KPK untuk proses lanjut kasus Century," kata Boyamin kepada hukumonline.
Boyamin memang berkali-kali mengajukan permohonan praperadilan meminta KPK menindaklanjuti kasus Century. Dari berbagai upaya yang diajukan, salah satunya dikabulkan hakim yang memutus KPK untuk menetapkan tersangka sejumlah nama yang masuk dalam amar putusan Pengadilan Tipikor diantarnya mantan Wakil Presiden RI, Boediono.
"Pasti MAKI bersama seluruh rakyat Indonesia sebagai korban kejahatan korupsi mendesak KPK untuk menuntaskan perkara korupsi Century sampai pada titik pertanggungjawaban uang pengganti sebesar Rp8,6 trilyun. Jadi KPK harus membawa ke pengadilan tipikor 10 nama yg disebut dalam putusan Budi Mulya untuk mendapatkan pengembalian ganti rugi karena senyatanya dalam putusan Budi Mulya belum ada uang pengganti satu rupiah pun," ujar Boyamin.
Ia pun berharap ada langkah nyata selanjutnya yang dilakukan KPK terkait penanganan perkara ini. Jika dianggap penanganannya jalan di tempat, maka MAKI tak sungkan untuk kembali mengajukan praperadilan kepada KPK untuk yang kesekian kalinya.
