Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPJS Kesehatan menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut dikemukakan dalam audiensi antara jajaran kedua lembaga yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (8/7).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek penguatan integritas, pencegahan korupsi, mitigasi fraud, hingga keberlanjutan kerja sama yang selama ini telah terjalin.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai kerja sama yang telah terjalin sejak 2019 telah menghasilkan berbagai perbaikan penting. KPK, kata Setyo, telah memberikan sejumlah kajian yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan, termasuk terkait klaim fiktif dan potensi fraud dalam layanan kesehatan.
Baca Juga:
- Menyoal Audit BPJS Kesehatan Sebagai Informasi Publik
- Dokumen Audit BPJS Kesehatan Dinyatakan Terbuka untuk Publik
“Sejak 2019 sampai 2023, KPK sudah banyak memberikan kajian dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Mulai dari persoalan klaim fiktif, potensi fraud, dan berbagai aspek lainnya yang kini sudah menunjukkan perbaikan,” ujar Setyo.
Meski demikian, Setyo mengingatkan pentingnya menjaga dana publik yang dikelola BPJS Kesehatan, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi. Menurutnya, setiap kebijakan investasi harus dilakukan secara hati-hati dengan kajian yang mendalam serta melibatkan Dewan Pengawas agar tidak menimbulkan kerugian yang berdampak pada pelayanan masyarakat.
“Ini adalah dana masyarakat yang harus dijaga dan dikelola secara penuh kehati-hatian. Jangan sampai dengan alasan pertimbangan bisnis justru menimbulkan kegagalan investasi yang berdampak pada pengelolaan keuangan, bahkan merembet ke berbagai aspek pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan investasi harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik,” tegasnya.
