KPK mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan transparan (Good Corporate Governance/GCG) di lingkungan salah satu BUMN, PT Perkebunan Nusantara. Hal ini ditandai dengan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh Direktur Utama PTPN III Bagas Angkasa dan Plt. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Senin (8/6), di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.
Dalam sambutannya, Indriyanto mengapresiasi upaya yang ditempuh BUMN perkebunan itu.
“Kami sampaikan terima kasih dan berharap komitmen ini menjadi pijakan dalam membangun Sistem Integritas Nasional (SIN), yaitu Pengendalian Gratifikasi, dan pembangunan sistem terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PTPN,” katanya, dalam siaran pers.
Kegiatan pencegahan korupsi ini, sebelumnya telah diawali Direktur Utama PTPN III (Persero) sebagai induk BUMN Perkebunan dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III Nomor 3.00/HOLD./SKPTS/04/2015 tentang penyampaian LHKPN bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di PTPN III (Persero) dan PTPN I, II, IV s.d. XIV.
Surat keputusan ini menyebutkan para Wajib LHKPN, antara lain Direksi dan Komisaris; Pejabat satu tingkat di bawah direksi; Pejabat dua tingkat di bawah direksi; serta Pejabat yang rawan dan strategis terhadap tindak pidana korupsi.
Hal lainnya, PTPN juga membuat peraturan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN, yaitu berupa penundaan pembayaran bonus, penundaan pembayaran santunan hari tua, atau penundaan pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi.
“Surat keputusan ini merupakan terobosan baru dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan LHKPN di lingkungan BUMN. Ke depan, melalui koordinasi dengan Kementerian Negara BUMN diharapkan agar semua BUMN dapat menjadikan PT Perkebunan Nusantara sebagai kiblat dalam pengelolaan LHKPN,” kata Indriyanto.
Terkait dengan pembangunan SIN, lanjut Indriyanto, PTPN dapat melakukan penguatan tim reformasi birokrasi internal sebagai agen perubahan di lingkungan PTPN, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyelarasan berbagai program terkait seperti Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blower System (WBS), aturan anti konflik kepentingan, LHKPN dan Kode Etik Pegawai.
Sementara itu, Menteri Rini dalam sambutannya menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi, amat dibutuhkan dalam menghadirkan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan. “Kita betul-betul harus mempunyai sistem pegendalian gratifikasi atau antikorupsi yang transparan dan dimengerti oleh semua pihak. Karena kalau tidak, banyak yang salah pengertian dan bisa menjadi persoalan,” katanya.
Rini mengaku senang dengan seluruh jajarannya yang membuktikan komitmen antikorupsinya melalui kegiatan penandatanganan ini. Sebab, dengan begitu, Rini yakin pihaknya akan memahami rambu-rambu dan menghindari korupsi demi masa depan bangsa yang lebih baik.
“Saya sarankan teman-teman yang belum jadi bagian komitmen bisa melakukan program yang sama,” katanya.
Dalam sambutannya, Indriyanto mengapresiasi upaya yang ditempuh BUMN perkebunan itu.
“Kami sampaikan terima kasih dan berharap komitmen ini menjadi pijakan dalam membangun Sistem Integritas Nasional (SIN), yaitu Pengendalian Gratifikasi, dan pembangunan sistem terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PTPN,” katanya, dalam siaran pers.
Kegiatan pencegahan korupsi ini, sebelumnya telah diawali Direktur Utama PTPN III (Persero) sebagai induk BUMN Perkebunan dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III Nomor 3.00/HOLD./SKPTS/04/2015 tentang penyampaian LHKPN bagi pejabat yang menduduki jabatan struktural di PTPN III (Persero) dan PTPN I, II, IV s.d. XIV.
Surat keputusan ini menyebutkan para Wajib LHKPN, antara lain Direksi dan Komisaris; Pejabat satu tingkat di bawah direksi; Pejabat dua tingkat di bawah direksi; serta Pejabat yang rawan dan strategis terhadap tindak pidana korupsi.
Hal lainnya, PTPN juga membuat peraturan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak menyampaikan LHKPN, yaitu berupa penundaan pembayaran bonus, penundaan pembayaran santunan hari tua, atau penundaan pengangkatan definitif bagi pejabat yang mendapatkan promosi.
“Surat keputusan ini merupakan terobosan baru dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan LHKPN di lingkungan BUMN. Ke depan, melalui koordinasi dengan Kementerian Negara BUMN diharapkan agar semua BUMN dapat menjadikan PT Perkebunan Nusantara sebagai kiblat dalam pengelolaan LHKPN,” kata Indriyanto.
Terkait dengan pembangunan SIN, lanjut Indriyanto, PTPN dapat melakukan penguatan tim reformasi birokrasi internal sebagai agen perubahan di lingkungan PTPN, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyelarasan berbagai program terkait seperti Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blower System (WBS), aturan anti konflik kepentingan, LHKPN dan Kode Etik Pegawai.
Sementara itu, Menteri Rini dalam sambutannya menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi, amat dibutuhkan dalam menghadirkan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan. “Kita betul-betul harus mempunyai sistem pegendalian gratifikasi atau antikorupsi yang transparan dan dimengerti oleh semua pihak. Karena kalau tidak, banyak yang salah pengertian dan bisa menjadi persoalan,” katanya.
Rini mengaku senang dengan seluruh jajarannya yang membuktikan komitmen antikorupsinya melalui kegiatan penandatanganan ini. Sebab, dengan begitu, Rini yakin pihaknya akan memahami rambu-rambu dan menghindari korupsi demi masa depan bangsa yang lebih baik.
“Saya sarankan teman-teman yang belum jadi bagian komitmen bisa melakukan program yang sama,” katanya.