KPK meminta penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu tidak bermain-main dalam proses perhitungan suara hasil Pemilu Presiden 2014 karena terkait dengan nasib rakyat.
"Kami imbau penyelenggara pilpres karena hal ini menentukan nasib negara, jangan main-main dengan nasib rakyat yang ratusan juta. KPK tidak tidur, kalau ada laporan masyarakat tentang kongkalikong dari peserta pilpres dan penyelenggara pemilu tentu akan kami tindak lanjuti," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis.
Penghitungan suara resmi dari KPU baru akan diumumkan pada 22 Juli 2014, meski demikian kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengklaim kemenangan masing-masing berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei.
Namun Johan mengingatkan bahwa KPK tidak secara langsung mengawasi KPU maupun Bawaslu.
"Kalau KPK dikatakan mengawasi KPU-Bawaslu tentu tidak, tapi kalau masyarakat punya informasi ada dugaan kongkalikung peserta pilpres dengan KPU, silakan dilaporkan ke KPK; itu yang menjadi domain KPK karena KPU adalah penyelenggara negara," tambah Johan.
Artinya, Johan mengimbau masyarakat yang punya informasi yang dapat dipertangungjawabkan mengenai kongkalikong antara penyelenggara pemilu dan peserta pilpres dapat melaporkan ke KPK.
"Kami imbau penyelenggara pilpres karena hal ini menentukan nasib negara, jangan main-main dengan nasib rakyat yang ratusan juta. KPK tidak tidur, kalau ada laporan masyarakat tentang kongkalikong dari peserta pilpres dan penyelenggara pemilu tentu akan kami tindak lanjuti," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis.
Penghitungan suara resmi dari KPU baru akan diumumkan pada 22 Juli 2014, meski demikian kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengklaim kemenangan masing-masing berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei.
Namun Johan mengingatkan bahwa KPK tidak secara langsung mengawasi KPU maupun Bawaslu.
"Kalau KPK dikatakan mengawasi KPU-Bawaslu tentu tidak, tapi kalau masyarakat punya informasi ada dugaan kongkalikung peserta pilpres dengan KPU, silakan dilaporkan ke KPK; itu yang menjadi domain KPK karena KPU adalah penyelenggara negara," tambah Johan.
Artinya, Johan mengimbau masyarakat yang punya informasi yang dapat dipertangungjawabkan mengenai kongkalikong antara penyelenggara pemilu dan peserta pilpres dapat melaporkan ke KPK.