Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan fasilitas maupun anggaran dinas untuk kepentingan pribadi. Peringatan tegas ini disampaikan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
KPK menekankan bahwa tindakan membebankan kebutuhan pribadi di luar urusan kedinasan kepada perangkat daerah merupakan pelanggaran hukum yang serius.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bahwa para kepala daerah sebenarnya telah memperoleh hak keuangan yang sah, seperti gaji dan dana operasional untuk menunjang tugas mereka.
Baca Juga:
- Pemerasan dengan Surat Bermeterai di Tulungagung Jadi Modus Baru Korupsi
- KPK Singgung Asas Presumptio Iures de Iure dalam Kasus Korupsi Bupati Pekalongan
“Oleh karena itu, melakukan pungutan atau pembebanan di luar ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Asep, Senin (13/4).
Selain masalah anggaran, OTT ini juga mengungkap modus baru berupa penggunaan surat pernyataan sebagai alat untuk mengancam para pejabat daerah. Menurut Asep, tindakan menjadikan surat pernyataan sebagai alat tekanan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang nyata. Ia menegaskan bahwa penyelenggara negara harus menjaga integritas dan tidak memanfaatkan jabatan untuk mengintimidasi bawahan atau pihak lain.
Kronologi perkara ini bermula ketika KPK melakukan operasi senyap di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, pada 10 April 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 18 orang, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo dan adik kandungnya, Jatmiko Dwijo Saputro, yang menjabat sebagai anggota DPRD Tulungagung. Sehari setelah penangkapan, para pihak tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
