Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank. Dijelaskan, dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.
Adapun komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.
Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.
Menteri Keuangan mengungkapkan dirinya menolak APBN digunakan untuk membayar utang kereta yang diberi nama Whoosh. Menurut Purbaya pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut.
Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo pun angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, Whoosh dibangun untuk mengatasi persoalan kronis kemacetan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan Bandung.
Jokowi menegaskan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp 65 triliun per tahun, sementara untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung bisa mencapai lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Karena itu, pemerintah merancang sistem transportasi massal terpadu di antaranya berupa KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga kereta cepat.
"Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik. Bukan mencari laba, tapi keuntungan sosial, social return on investment," ucap Jokowi.
