Tak hanya itu, penunut juga mengungkapkan percakapan antara Safri selaku Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster dengan Direktur Produksi dan Usaha Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Arik Hari Wibowo terkait permintaan Safri agar Arik mengurus izin budidaya 3 perusahaan.
“Pak, mohon izin dilaporkan bahwa untuk perusahaan yang tergabung dalam tahap 1 dan 2 (18 perusahaan) sudah diselesaikan surat penetapannya ada di Mbak Isti tapi masih banyak yang belum mengembalikan pakta integritas kepada kami sedangkan ketiga perusahaan di atas tergabung dalam verifikasi tahap 3 atau tahap akhir yang saat ini sedang diverifikasi oleh kawan-kawan balai,” balasan Arik yang dibacakan penuntut.
Arik dalam balasan itu juga berkata ada beberapa sudah selesai dan sudan diterima laporan verifikasinya. Kemudian saat ini sedang diolah oleh seseorang Bernama Dian untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Dirjen sedangkan beberapa perusahaan yang ada belum masuk hasil verifikasi lapangannya karena tempatnya cukup jauh dan terpencil tapi konsep izin dari budi dayanya sudah disiapkan Mas Dian.
“Mohon berkenan supaya perusahaan bisa didorong untuk menyerahkan terlebih dahulu pakta integritas yang harus ditanda pimpinan perusahaan di atas materai karena ini tertuang dalam juknis. Terima kasih,” bunyi selanjutnya dari balasan tersebut
Safri lalu membalas "Oke Pak Arik thanks. Tolong yang tiga itu pak Arik atas perintah pak MKP, Pak Arik yang untuk izin budi dayanya ya, Pak Arik. Thanks,” jawab Safri ketika itu.
Penuntut umum pun menanyakan siapa yang dimaksud dengan MKP, yang kemudian dijawab Safri sebagai Edhy Prabowo. Inisial MKP merujuk pada jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun ketika ditanya apakah ada permintaan Edhy terkait hal itu sehingga ia menghubungi Arik, Safri mengaku hal itu hanya inisiatifnya sendiri.
“Tidak ada. Itu hanya saya untuk biar cepat aja urusannya dengan Pak Arik. Saya membawa namanya saja itu,” jawab Safri.