Salah satu perkara yang diuraikan berkaitan dengan proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo. Perbuatan yang dilakukan Maidi disebut bertentangan dengan aturan daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 85 Tahun 2020 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan corporate social responsibility (CSR).
Seperti diketahui, KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan dengan modus imbalan proyek, dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
“Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka. Yakni MD selaku Wali Kota Madiun, RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan MD, dan TM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/1) lalu.
Asep menjelaskan terdapat dua klaster dalam kasus yang menjerat Maidi. Pertama, Klaster Pemerasan. Maidi bersama RR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua, Klaster Gratifikasi. Maidi bersama TM disangkakan melanggar Pasal 12B pada undang-undang yang sama.
















