KPPU memahami bahwa penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keberlangsungan perdagangan tradisional serta memberi ruang bagi usaha kecil. Namun, tujuan tersebut perlu dicapai melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Pembatasan jarak dan jumlah gerai yang tidak didukung kajian memadai berpotensi mengurangi jumlah pelaku usaha, mempersempit pilihan masyarakat, serta melemahkan tekanan persaingan yang mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan harga yang kompetitif.
Dalam analisis kebijakan menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU), KPPU mengidentifikasi potensi persoalan pada ketentuan yang mengatur rasio jumlah minimarket, jarak antargerai, serta masa penyesuaian bagi pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum Perda berlaku. Ketentuan tersebut perlu ditelaah agar tidak menimbulkan hambatan masuk yang tidak diperlukan atau memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria yang kurang jelas.
KPPU juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memperoleh izin secara sah. Perubahan persyaratan penataan usaha perlu disertai kejelasan mengenai masa transisi, mekanisme penyesuaian, dan tahapan penegakan aturan. Penutupan usaha sebaiknya tidak menjadi pilihan yang diterapkan secara otomatis tanpa terlebih dahulu memastikan dasar hukum, status perizinan, serta kesempatan yang proporsional bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Perlindungan pasar rakyat dan persaingan usaha yang sehat bukanlah dua tujuan yang harus dipertentangkan. Pemerintah daerah dapat menjaga keberlangsungan pasar tradisional sekaligus memberikan kepastian dan kesempatan berusaha yang adil apabila kebijakan penataan disusun berdasarkan kajian yang memadai, kriteria yang transparan, serta penerapan aturan yang proporsional,” ujar Gopprera.
Menurut KPPU, evaluasi Perda perlu dilakukan dengan memperjelas hubungan antara ketentuan penataan toko swalayan dan dokumen tata ruang daerah, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kejelasan tersebut penting agar penentuan lokasi usaha memiliki dasar yang terukur dan dapat dipahami oleh seluruh pihak. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa mekanisme perizinan dan penataan usaha menggunakan kriteria yang objektif, transparan, nondiskriminatif, dan akuntabel.
Di sisi lain, dampak kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari keberhasilan menertibkan lokasi usaha. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan konsekuensi terhadap kesempatan kerja, pendapatan pelaku usaha, kepastian investasi, serta pilihan dan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan sehari-hari.
















